Jakarta — Konflik antara Iran dan poros Amerika Serikat (AS)–Israel dinilai tidak lagi dapat dipahami semata sebagai eskalasi regional. Perkembangan ini disebut mencerminkan retaknya tatanan global yang terbentuk sejak akhir Perang Dingin, sekaligus mempercepat pergeseran kekuatan yang selama ini berlangsung di bawah permukaan.

Dalam perspektif geopolitik, eskalasi yang terjadi dipandang lebih sebagai akselerator perubahan sistem internasional ketimbang penyebab utama. Pola yang terlihat antara lain meningkatnya konfrontasi langsung setelah periode panjang perang proksi, terganggunya stabilitas ekonomi global, serta mulai terbentuknya konfigurasi kekuatan baru yang lebih cair dan multipolar.

Berbeda dari perang dunia sebelumnya, benturan kontemporer ini dinilai tidak ditopang oleh satu ideologi hegemonik, melainkan oleh fragmen kepentingan, identitas, dan persepsi ancaman yang saling terkait. Jika Perang Dunia I dikaitkan dengan krisis aliansi dan Perang Dunia II dengan ekspansi ideologi ekstrem, konflik saat ini lebih mencerminkan krisis legitimasi terhadap tatanan global itu sendiri.

Dalam kerangka tersebut, benang merah yang ditarik bukanlah bahwa dunia sedang menuju Perang Dunia Ketiga dalam bentuk konvensional, melainkan memasuki fase transisi menuju tatanan baru yang lebih terfragmentasi, tidak stabil, dan sarat kontestasi. Konflik Iran versus AS–Israel dinilai menjadi titik tekan yang mempercepat degradasi dominasi lama sekaligus membuka ruang bagi konfigurasi kekuatan baru.

Strategi “decapitation” dan perubahan logika keamanan

Salah satu sorotan utama adalah mengemukanya strategi decapitation atau pemenggalan kepemimpinan. Serangan yang menargetkan elite politik dan militer, bahkan ketika berlangsung masa negosiasi, dinilai menandai perubahan cara perang dijalankan: bukan hanya menghancurkan kekuatan militer, tetapi melumpuhkan negara dengan menghilangkan pusat kendali kepemimpinan.

Dampaknya disebut meluas karena banyak negara mulai melihat tidak ada lagi zona aman, termasuk bagi kepala negara. Kekhawatiran pun muncul bahwa praktik ini dapat menjadi preseden global, di mana pemimpin negara berpotensi menjadi target kapan saja berdasarkan dugaan ancaman yang belum terbukti.

Dalam laporan yang beredar, Rusia memperketat pengamanan presiden dengan memperluas perimeter keamanan dan meningkatkan sistem antidrona di sekitar pusat kekuasaan. China juga dilaporkan memperkuat perlindungan terhadap kepemimpinan partai dan negara, termasuk pembatasan mobilitas serta peningkatan sistem pengamanan berlapis dalam aktivitas publik.

Di Timur Tengah, sejumlah negara meningkatkan status siaga militer dan memperketat pengamanan elite setelah adanya laporan bahwa lebih dari 50 pejabat tinggi Iran tewas dalam rangkaian serangan terarah pada 2026.

Isu ini juga mengemuka dalam forum global seperti KTT BRICS. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyampaikan kekhawatiran terhadap arah baru konflik internasional. Lula menilai normalisasi penargetan pemimpin negara berisiko merusak fondasi kepercayaan dalam diplomasi. Sementara Ramaphosa memperingatkan bahwa praktik tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya, memperluas konflik, dan menggerus prinsip kedaulatan.

Analis internasional juga memperingatkan preseden ini berpotensi direplikasi seiring kemajuan teknologi intelijen dan penggunaan drona. Risiko yang disorot mencakup pembalasan simetris antarnegara dan meluasnya praktik penargetan pemimpin sebagai norma baru dalam konflik global.

Dalam situasi seperti itu, logika keamanan dinilai berubah drastis. Senjata nuklir disebut tidak lagi semata dipandang sebagai alat agresi, melainkan sebagai jaminan kelangsungan rezim. Kondisi ini dinilai mengguncang fondasi Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, yang bertumpu pada asumsi bahwa negara dapat tetap aman tanpa senjata nuklir.

Jika berlanjut, situasi tersebut dinilai dapat memicu risiko proliferasi nuklir dan mendorong tuntutan perombakan rezim nonproliferasi. Strategi decapitation pun disebut menciptakan paradoks: upaya mengamankan diri melalui eliminasi cepat justru mendorong pihak lain untuk mempersenjatai diri lebih jauh, sehingga tatanan keamanan global menjadi kian rapuh.

Menuju multipolaritas

Konflik Iran melawan AS–Israel juga dibaca sebagai momen disrupsi strategis yang memperlihatkan batas efektivitas hegemoni dalam perang modern. Ketika keunggulan militer tidak menghasilkan kemenangan cepat dan menentukan, yang tergerus dinilai bukan hanya posisi operasional di medan tempur, tetapi juga kredibilitas strategis dan legitimasi global.

Dalam dinamika tersebut, Iran disebut mampu mengamankan posisinya sekaligus menggeser karakter perang menjadi konflik jangka panjang berbasis atrisi. Iran juga dinilai memperluas medan konflik ke dimensi energi dan geopolitik serta memanfaatkan titik hambat seperti Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan sistemik. Kemenangan, dalam konteks ini, tidak semata diukur dari penghancuran lawan, melainkan dari kemampuan mengubah struktur insentif konflik sehingga pihak yang lebih besar terjebak dalam perang mahal dan tidak menentukan.

Dampaknya disebut melampaui Timur Tengah dan menyentuh arsitektur sistem internasional. Ketika hegemon tidak lagi mampu mendikte hasil secara sepihak, muncul kekosongan relatif dalam kepemimpinan global yang membuka ruang bagi aktor lain membangun alternatif sistemik.

Dalam kerangka itu, Iran dipandang berperan sebagai katalis yang meretakkan asumsi unipolaritas, sementara peran pembangun tatanan baru disebut lebih banyak diambil oleh China dan Rusia. China dinilai bergerak pada level struktural-ekonomi melalui perluasan jaringan infrastruktur global, dorongan dedolarisasi terbatas, serta pembangunan sistem pembayaran yang mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan Barat. Rusia, di sisi lain, disebut memainkan peran penyeimbang strategis pada dimensi militer dan geopolitik dengan mempertahankan kapasitas militer signifikan serta memperluas pengaruh di Eurasia.

Kombinasi kekuatan keras Rusia dan kekuatan struktural China dinilai mendorong fragmentasi pusat kekuasaan menjadi beberapa kutub yang saling menahan. Dalam konfigurasi tersebut, negara-negara Global South disebut memperoleh ruang manuver lebih besar melalui strategi multi-alignment.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin disebut dapat dibaca sebagai salah satu manifestasi pergeseran menuju tatanan multipolar. Indonesia dinilai mengadopsi pendekatan multi-alignment dengan membangun kerja sama energi dan geopolitik bersama Rusia, sembari tetap menjaga relasi dengan Barat dan China. Pilihan ini dipandang mencerminkan perilaku negara-negara Global South yang semakin otonom dan tidak ingin terikat pada satu orbit kekuatan.

Pada akhirnya, konflik Iran versus AS–Israel dinilai bukan sekadar pertarungan kekuatan, melainkan penanda bahwa dunia tengah memasuki era baru. Dalam era ini, tatanan global disebut tidak lagi ditentukan oleh satu pusat dominasi, melainkan oleh tarik-menarik kepentingan dalam lanskap multipolar yang rapuh, cair, dan penuh ketidakpastian.