Menteri keuangan dari lebih dari 10 negara memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah diperkirakan terus menekan pertumbuhan ekonomi global, mendorong inflasi, serta mengguncang stabilitas pasar keuangan, bahkan jika konflik tersebut dapat diselesaikan secara permanen.
Peringatan itu tertuang dalam pernyataan bersama yang disampaikan di sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington. Pernyataan tersebut dirilis oleh pemerintah Inggris pada Rabu (15/4).
Para menteri menilai risiko utama muncul apabila terjadi eskalasi kembali konflik, perluasan perang, atau gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz. Kondisi-kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan energi global, kelancaran rantai pasok, serta stabilitas ekonomi dan keuangan internasional.
“Bahkan dengan penyelesaian konflik yang berkelanjutan, dampak terhadap pertumbuhan, inflasi, dan pasar akan tetap berlangsung,” demikian isi pernyataan tersebut.
Pernyataan ini ditandatangani oleh menteri keuangan dari Britania Raya, Australia, Jepang, Swedia, Belanda, Finlandia, Spanyol, Norwegia, Irlandia, Polandia, dan Selandia Baru. Mereka menyoroti ketidakpastian geopolitik sebagai salah satu faktor utama yang membebani prospek ekonomi global.
Dalam pernyataannya, para menteri juga menekankan bahwa keterbatasan fiskal di banyak negara membuat respons kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati dan terarah, dengan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan bantuan.
Selain itu, mereka menyerukan agar negara-negara menghindari kebijakan proteksionis, termasuk pembatasan ekspor yang tidak diperlukan, penimbunan energi, maupun hambatan perdagangan lain yang dapat memperburuk krisis pasokan, terutama untuk komoditas hidrokarbon.
Selat Hormuz menjadi perhatian karena merupakan salah satu jalur pengiriman energi paling strategis di dunia, yang menghubungkan produsen minyak utama di Timur Tengah dengan pasar global. Ketidakpastian pasokan energi akibat konflik diperkirakan terus memberi tekanan pada inflasi global, sementara lonjakan harga energi berpotensi memengaruhi biaya produksi, transportasi, dan konsumsi rumah tangga di berbagai negara.
Dengan latar situasi tersebut, para menteri menegaskan pentingnya koordinasi internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi global di tengah meningkatnya risiko geopolitik.
