Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mulai bekerja penuh pada 2025. Pemerintahan baru ini akan mengawal pencapaian sejumlah asumsi makro ekonomi 2025 yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI pada 2024.
Berdasarkan informasi di laman resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar ekonomi makro 2025 mencakup nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 7,0 persen. Pemerintah juga menetapkan lifting minyak 605 ribu barel per hari (bph), naik dari 600 ribu bph. Sementara itu, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan USD 82 per barel dan lifting gas 1.050 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 dapat mencapai 5,2 persen, dengan komitmen menjaga stabilitas ekonomi. Proyeksi tersebut dinilai realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja ekonomi yang lebih akseleratif, sembari mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian nasional.
Untuk inflasi, target 2025 disepakati berada di level 2,5 persen. APBN 2025 juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dengan proyeksi tingkat kemiskinan berada di kisaran 7,0–8,0 persen, kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 4,5–5,0 persen, serta rasio gini ditargetkan turun di kisaran 0,379–0,382.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 belum mengalami lompatan dan cenderung stagnan pada rentang 4,9–5,2 persen. Apindo menilai tekanan eksternal masih kuat, antara lain tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan global, berakhirnya era boom komoditas dari CPO dan batu bara, serta inflasi global yang mulai terkendali tetapi belum kembali normal. Dinamika di Amerika Serikat pasca terpilihnya Presiden Donald Trump juga disebut menjadi faktor yang turut memengaruhi.
Dari sisi domestik, Apindo menyoroti pelemahan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi, tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu, serta potensi pemutusan hubungan kerja akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak diimbangi produktivitas.
Dengan kondisi tersebut, Apindo memperkirakan pendorong utama pertumbuhan 2025 masih bertumpu pada konsumsi domestik, disusul realisasi investasi, serta ekspor komoditas dengan dukungan hilirisasi yang semakin masif.
Untuk inflasi 2025, Apindo memperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran 2,5 ± 1 persen (year on year) sesuai target Bank Indonesia. Menurut Apindo, upaya yang diperlukan mencakup substitusi komoditas energi dan pengendalian produksi pangan melalui program ketahanan pangan.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut tekanan inflasi berpotensi meningkat pada awal tahun. “Tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal tahun, didorong oleh sejumlah faktor seperti kenaikan UMP, implementasi PPN sebesar 12 persen serta peningkatan permintaan musiman pada kuartal I yang terkait dengan momentum Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya dalam analisis.
Apindo juga memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2025 berada di kisaran 15.800–16.350 per dolar AS. Nilai tukar diperkirakan masih tertekan pada paruh pertama 2025 seiring kecenderungan penguatan dolar AS, lalu berpotensi menguat pada paruh kedua setelah pasar mampu mengantisipasi kebijakan Presiden Trump.
Pada aspek kebijakan fiskal, Apindo menilai pemerintah perlu melanjutkan konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit terhadap batas 3 persen PDB. Meski defisit fiskal pemerintah ditetapkan 2,53 persen terhadap PDB, Apindo menilai defisit APBN perlu dijaga pada kisaran 1,5–1,8 persen demi keberlanjutan fiskal. Untuk mendukungnya, Apindo mendorong inovasi pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA), serta Land Value Capture (LVC).
