Komunitas bisnis di Vietnam menaruh harapan besar kepada Majelis Nasional ke-16 agar mampu membuka akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan melalui kebijakan yang tidak hanya tepat secara prinsip, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Harapan tersebut mencakup reformasi prosedur administrasi, penguatan kepastian dan konsistensi hukum, pemanfaatan sumber daya lahan, hingga perbaikan kebijakan visa untuk mendorong pariwisata.
Ketua Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Ho Chi Minh, Pham Van Triem, menekankan pentingnya Majelis Nasional menjadi lembaga yang “bertindak dan melaksanakan”. Menurutnya, keputusan dan undang-undang perlu didukung mekanisme implementasi yang jelas, layak, serta terukur agar benar-benar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai salah satu kebutuhan paling mendesak bagi dunia usaha saat ini adalah reformasi prosedur administrasi yang disertai peningkatan pengawasan pelaksanaan. Triem menyebut, lambatnya prosedur, lemahnya koordinasi, dan kurangnya transparansi informasi akan menimbulkan “biaya” yang pertama kali ditanggung masyarakat dan perusahaan, lalu berdampak pada daya saing daerah. Karena itu, ia berharap Majelis Nasional ke-16 memperkuat fungsi pengawasan, menetapkan tolok ukur reformasi yang spesifik, dan mendorong sistem pelaksanaannya mengikuti kebutuhan pembangunan.
Selain reformasi administrasi, Triem juga menggarisbawahi kebutuhan kerangka hukum yang lebih transparan, stabil, dan dapat diprediksi untuk mengurangi risiko dan penundaan dalam keputusan investasi. Bagi UKM, perubahan kecil pada prosedur administrasi, aturan inspeksi khusus, sub-izin, atau perbedaan interpretasi kebijakan dapat meningkatkan biaya operasional dan membuat usaha kehilangan peluang. Ia berharap percepatan peninjauan aturan yang tumpang tindih, standardisasi sistem hukum, peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola, serta jaminan kebebasan berbisnis yang sah.
Triem menilai UKM merupakan bagian dominan dalam struktur bisnis Vietnam dan menjadi “jantung” ekonomi perkotaan. Karena itu, penguatan sektor ini dipandang sebagai investasi langsung bagi keberlanjutan pertumbuhan. Ia mendorong kebijakan yang memudahkan akses modal, memperluas ruang produksi dan usaha, menjaga stabilitas pajak dan biaya, serta menyediakan dukungan transformasi digital dan transformasi hijau yang sesuai dengan skala dan kemampuan UKM.
Ia juga meminta Majelis Nasional terus memainkan peran penghubung melalui dialog dan penyerapan masukan kebijakan dari komunitas bisnis, serta mengupayakan penyelesaian persoalan-persoalan praktis hingga tuntas. Menurutnya, fokus pada implementasi yang efektif dan perbaikan lingkungan usaha akan memperkuat kepercayaan pasar dan menciptakan dorongan baru bagi Kota Ho Chi Minh maupun perekonomian nasional.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada pemanfaatan sumber daya lahan untuk pembangunan, termasuk pasar properti. Dalam laporan tersebut disebutkan Majelis Nasional ke-15 dinilai pada dasarnya telah memenuhi harapan pemilih dan masyarakat melalui volume kerja legislasi yang besar dan penerbitan berbagai kebijakan penting untuk mengurangi hambatan kelembagaan bagi investasi, produksi, dan aktivitas bisnis.
Majelis Nasional ke-15 juga dinilai menunjukkan semangat inovasi dengan menerbitkan sejumlah resolusi percontohan untuk merespons persoalan yang muncul dari situasi praktis. Pendekatan ini dianggap penting bagi sektor yang sensitif terhadap siklus ekonomi seperti properti, karena hambatan hukum yang tidak segera diatasi dapat menghentikan banyak proyek dan menunda mobilisasi serta alokasi sumber daya pembangunan.
Memasuki masa jabatan baru, tuntutan terhadap Majelis Nasional disebut semakin besar seiring Vietnam memasuki fase pembangunan baru dengan tujuan jangka panjang. Untuk mencapai target seperti mempertahankan pertumbuhan tinggi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat posisi dalam rantai nilai global, perbaikan kelembagaan lanjutan dinilai penting, terutama untuk membuka sumber daya lahan dan memperkuat pasar properti.
Dalam konteks ini, pasar properti dipandang bukan hanya sektor bisnis, tetapi juga saluran aliran modal dan fondasi bagi berbagai industri lain, termasuk konstruksi, keuangan, material, dan jasa. Karena itu, sistem hukum yang transparan, stabil, dan dapat diprediksi dinilai akan membantu pasar beroperasi sehat serta menciptakan kondisi alokasi sumber daya yang lebih efisien.
Peran Majelis Nasional juga dinilai perlu melampaui penyusunan kebijakan, yakni melalui penguatan pengawasan agar aturan diterapkan konsisten dan efektif. Pemantauan implementasi undang-undang baru terkait tanah, perumahan, dan bisnis properti disebut krusial karena berdampak langsung pada iklim investasi, pengembangan usaha, dan akses masyarakat terhadap perumahan.
Sementara itu, dari sektor pariwisata, Direktur Jenderal perusahaan perjalanan Mustgo, Nguyen Van Tho, menyampaikan harapan agar Majelis Nasional ke-16 menyempurnakan kebijakan untuk mendukung pemulihan dan pengembangan industri. Ia menilai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir menjadi fondasi penting, terutama setelah pandemi Covid-19, namun pariwisata masih membutuhkan terobosan kebijakan agar mampu meningkatkan posisinya di tingkat regional.
Salah satu perhatian utama, menurut Tho, adalah kebijakan visa bagi wisatawan internasional. Ia menilai masa bebas visa untuk sejumlah pasar masih relatif singkat dan jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa di Vietnam masih terbatas dibandingkan destinasi pesaing di kawasan. Karena itu, ia berharap Majelis Nasional ke-16 mendorong peninjauan dan perbaikan kebijakan visa agar lebih terbuka, fleksibel, dan memudahkan wisatawan.
Tho juga menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi, pemangkasan waktu pemrosesan, serta peningkatan efektivitas kebijakan dukungan bisnis untuk memperbaiki lingkungan usaha. Selain itu, peningkatan investasi infrastruktur, terutama transportasi yang menghubungkan destinasi, dipandang sebagai faktor kunci untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.
Seiring pariwisata memasuki fase pemulihan dan percepatan, pelaku usaha berharap Majelis Nasional ke-16 dan para anggotanya lebih mendengarkan masukan praktis dari dunia usaha agar kebijakan semakin tepat sasaran. Kebijakan yang tepat waktu dan efektif diharapkan dapat menciptakan momentum baru bagi pariwisata Vietnam sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.
