JAKARTA — Pemerintah bersama DPR menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kesepakatan itu mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8 persen dan inflasi 1,5–3,5 persen.

Selain itu, nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada rentang Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. Sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun disepakati pada kisaran 6,6–7,2 persen.

Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan US$60–80 per barel. Lifting minyak bumi diproyeksikan 605 ribu–620 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi berada pada kisaran 953 ribu–1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Kisaran asumsi tersebut dilaporkan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, Kamis (24/7). Rapat itu turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula postur makro fiskal 2026. Pendapatan negara ditetapkan pada kisaran 11,71–12,31 persen terhadap PDB, belanja negara 14,19–14,83 persen terhadap PDB, keseimbangan primer (0,18)–(0,22) persen terhadap PDB, defisit (2,48)–(2,53) persen terhadap PDB, serta pembiayaan 2,48–2,53 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani menyatakan laporan Banggar tersebut akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan yang rencananya disampaikan Presiden Prabowo pada Rapat Paripurna DPR pada 15 Agustus 2025.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2026, seraya menekankan pentingnya sinergi untuk menghasilkan APBN yang mendukung kesejahteraan masyarakat.