JAKARTA — Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Stabilitas makroekonomi dijaga bersamaan dengan upaya mendorong pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk lewat penguatan koordinasi kebijakan antarkementerian dan lembaga. “Sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 disebut terjaga di kisaran 5 persen. Pada kuartal III-2025, pertumbuhan tercatat 5,04 persen (year on year/yoy), yang dinilai mencerminkan daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.
Dari skala ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2024 mencapai 1.396,30 miliar dolar AS. Sementara PDB berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) tercatat 4,10 triliun dolar AS. Pemerintah menyebut capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia. PDB per kapita juga meningkat hingga Rp78,62 juta atau setara 4.960,33 dolar AS.
Stabilitas makro turut ditopang oleh inflasi yang berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen dan tercatat 2,72 persen yoy pada November 2025. Di pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada level 8.644,26 per 29 Desember 2025. Nilai tukar rupiah disebut relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.
Ketahanan ekonomi juga tercermin pada indikator lain, termasuk cadangan devisa yang mencapai 150,1 miliar dolar AS pada November 2025. Dari sektor riil, kinerja manufaktur berada pada fase ekspansi dengan PMI Manufaktur Indonesia di level 53,3 pada November 2025.
Optimisme masyarakat disebut terjaga melalui Indeks Keyakinan Konsumen di level 124,0. Sementara Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9 persen yoy pada November 2025.
Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Untuk periode Januari hingga Oktober 2025, surplus neraca perdagangan tercatat 35,88 miliar dolar AS.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Januari–September 2025 tercatat Rp1.434,3 triliun atau tumbuh 13,7 persen yoy. Di sektor keuangan, penyaluran kredit perbankan tetap tumbuh 7,36 persen yoy pada Oktober 2025, yang dinilai mencerminkan dukungan terhadap aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga menyoroti perbaikan indikator kesejahteraan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 70,59 persen pada Agustus 2025, seiring penguatan sektor riil dan sejumlah program pembiayaan, seperti Kredit Program, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, KIPK, serta Kredit Perumahan. Pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.
Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,85 persen. Tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,47 persen pada Maret 2025, sementara kemiskinan ekstrem menurun hingga 0,85 persen. Rasio gini berada di level 0,375.
Untuk menjaga momentum, pemerintah mengoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi, antara lain Bantuan Pangan, tambahan Bantuan Kartu Sembako, Bantuan Subsidi Upah, BLTS Kesra, diskon transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat, serta dukungan bagi industri padat karya. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal bagi pekerja dan UMKM, serta percepatan deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan regulasi dan integrasi perizinan lintas kementerian dan lembaga ke dalam sistem OSS.
Haryo menyatakan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan agar sinergi lintas sektor berjalan efektif serta menjaga kesinambungan pertumbuhan yang stabil, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah juga menegaskan komitmen agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
