Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 mencapai 5,5 persen, lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan indikator makroekonomi hingga Februari 2026 masih terjaga, ditopang konsumsi rumah tangga yang dinilai tetap kuat, akselerasi investasi, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berada di bawah asumsi fiskal.

Dalam konferensi pers APBNKita di Jakarta, Rabu (11/3/2026), Purbaya menyebut proyeksi pertumbuhan Kuartal I-2026 berada di kisaran 5,5 persen. Ia juga mengutip pandangan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio, yang memperkirakan rentang pertumbuhan 5,5 hingga 6 persen.

Purbaya mengatakan asumsi dasar makro di awal 2026 mencerminkan pondasi ekonomi yang dinilai kuat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga masih resilien, sementara investasi pada proyek strategis dan sektor perumahan terus mengakselerasi. Ia juga menyinggung kinerja positif output sektor manufaktur berbasis hilirisasi.

Dari sisi stabilitas harga, pemerintah menilai inflasi masih terkendali. Purbaya menyebut kenaikan inflasi hingga 4,76 persen masih berada dalam batas yang terkelola.

Ia menambahkan, ketahanan sektor keuangan domestik dinilai tetap terjaga meski menghadapi sentimen risiko global. Menurutnya, tekanan pada nilai tukar rupiah dan Surat Berharga Negara (SBN) masih dapat dikelola. Meski demikian, nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga Rp16.919 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi makro APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Di sektor energi, realisasi ICP hingga Februari 2026 tercatat 68,8 dolar AS per barel, masih di bawah asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Purbaya juga menyampaikan estimasi rata-rata year-to-date hingga 11 Maret 2026 berada di sekitar 68 dolar AS per barel, termasuk memperhitungkan kenaikan harga minyak mentah yang sempat terjadi.

Menurut Purbaya, kondisi ICP yang masih di bawah asumsi memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dan membuat posisi APBN 2026 dinilai tetap kuat. Ia merespons pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan APBN apabila harga minyak melonjak, dengan menyatakan bahwa pemerintah belum melihat kebutuhan tersebut berdasarkan realisasi harga minyak sejauh ini. Namun, ia menegaskan pemerintah akan menyesuaikan pengelolaan APBN apabila tekanan ke depan meningkat.