Di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan ekonomi. Pemerintah menilai salah satu penopang pentingnya adalah peran kelas menengah yang menggerakkan aktivitas ekonomi nasional, terutama melalui konsumsi rumah tangga.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menekankan kontribusi kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia. Ia menyampaikan hal itu saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara IDE Katadata Future Forum 2026 di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Susiwijono menyoroti besarnya porsi konsumsi rumah tangga dalam struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Menurutnya, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54–55% dari komposisi PDB, sehingga peran kelas menengah menjadi krusial dalam menjaga daya dorong ekonomi.
Dalam paparannya, ia juga menjelaskan bahwa dinamika global—termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada sektor energi dan logistik—berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, struktur ekonomi Indonesia dinilai relatif lebih resilien karena tidak terlalu bergantung pada perdagangan luar negeri dibandingkan sejumlah negara lain.
Sejumlah indikator makroekonomi disebut masih menunjukkan kinerja yang solid, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, inflasi yang terkendali, serta dukungan dari neraca perdagangan, cadangan devisa, dan indikator keyakinan konsumen yang tetap positif. Pemerintah pun menyatakan optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 dapat tercapai.
Di sisi lain, pemerintah mencermati dinamika di kelompok kelas menengah. Saat ini, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai sekitar 66,35% dari total penduduk atau sekitar 185,35 juta orang. Kelompok ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga dan daya beli nasional.
Meski demikian, pemerintah juga mengamati adanya pergeseran proporsi dari kelas menengah ke kelompok menuju kelas menengah. Pergeseran tersebut dipandang sebagai sinyal adanya tekanan terhadap daya beli, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi domisili mayoritas kelas menengah. Kondisi ini disebut menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.
Selain perubahan proporsi, karakteristik kelas menengah juga mengalami pergeseran. Lapangan pekerjaan kelompok ini disebut semakin didominasi sektor jasa, diiringi kecenderungan menurunnya proporsi pekerja formal. Sementara itu, pola konsumsi lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, transportasi, dan gaya hidup.
Susiwijono turut menyinggung fenomena yang dikenal sebagai Chilean Paradox, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, hal ini menjadi pengingat agar kebijakan ekonomi tetap berpihak pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan komitmen untuk memperkuat program yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelas menengah. Selain bantuan sosial bagi kelompok rentan, sejumlah stimulus seperti insentif perpajakan, dukungan sektor perumahan melalui FLPP, serta insentif otomotif dan subsidi energi disebut diarahkan untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi.
Di akhir pernyataannya, Susiwijono menyampaikan bahwa pemerintah akan memanfaatkan hasil survei sebagai rujukan dalam penyusunan program ke depan. Ia menegaskan pentingnya mendorong dan memberdayakan kelas menengah agar tetap berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.
