Konferensi yang membahas peran dunia usaha dalam pembangunan sosial-ekonomi menegaskan pentingnya sektor bisnis sebagai penggerak utama pertumbuhan Vietnam, termasuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dua digit mulai 2026. Dalam forum tersebut, para delegasi mengevaluasi kontribusi bisnis terhadap perekonomian sekaligus merumuskan arah perubahan model pertumbuhan ke depan.
Para peserta menyoroti perlunya pergeseran dari pola pertumbuhan tradisional yang bertumpu pada investasi, konsumsi, dan ekspor, menuju model yang lebih berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital. Sejumlah usulan juga mengemuka terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan dunia usaha, antara lain pembentukan perusahaan berskala regional dan global, transformasi bisnis rumah tangga menjadi perusahaan, serta penguatan usaha kecil dan menengah agar naik kelas menjadi perusahaan besar dan kemudian mampu bersaing secara global.
Menurut laporan yang disampaikan dalam konferensi itu, pada akhir 2025 Vietnam diperkirakan memiliki sekitar 1 juta bisnis aktif, meningkat lebih dari 25% dibandingkan 2020. Sektor bisnis disebut menyumbang sekitar 60% terhadap PDB dan mempekerjakan lebih dari 16 juta pekerja, serta berperan utama dalam total perputaran impor dan ekspor.
Laporan tersebut juga mencatat peran berbagai sektor ekonomi. Perusahaan milik negara dinilai tetap memegang peran utama di sejumlah industri dan sektor kunci, termasuk dalam menjaga keamanan energi, keamanan pangan, dan stabilitas makroekonomi. Sektor swasta disebut sebagai kekuatan pendorong penting yang terus berkembang, menyebarkan semangat kewirausahaan, dan mulai membentuk perusahaan dengan merek regional maupun internasional. Sementara itu, investasi asing langsung (FDI) tetap menjadi komponen vital ekonomi, dengan Vietnam berada di antara 15 negara teratas secara global dalam menarik FDI.
Dari sisi pembiayaan pembangunan, total investasi sosial yang dimobilisasi dari sektor bisnis untuk periode 2021–2025 diperkirakan setara sekitar 33% dari PDB. Pada akhir 2025, ukuran pasar saham diproyeksikan mencapai sekitar 86,7% dari PDB, sedangkan pasar obligasi sekitar 30% dari PDB. Melalui tiga fase peletakan batu pertama dan peresmian proyek secara serentak pada 2025, Vietnam memulai dan meresmikan 564 proyek dengan total investasi sekitar 5,2 juta miliar VND, dengan porsi modal swasta hampir 75%.
Namun, para delegasi menilai masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan, terutama terkait institusi dan hukum. Sejumlah persoalan hukum pada beberapa bisnis dan proyek investasi juga disebut belum terselesaikan secara definitif.
Untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dan mendorong pertumbuhan dua digit, konferensi mengusulkan perbaikan institusi dan reformasi besar pada lingkungan investasi dan bisnis. Usulan mencakup pengurangan persyaratan bisnis secara substansial, pergeseran dari mekanisme pra-persetujuan ke pasca-persetujuan dalam prosedur administrasi, serta jaminan kebebasan berbisnis dan akses sumber daya yang setara antar sektor. Para delegasi juga mendorong penyempurnaan kerangka hukum bagi model ekonomi baru dan penerapan mekanisme “sandbox” untuk kebutuhan ekonomi digital, termasuk pada teknologi keuangan, kecerdasan buatan, teknologi strategis, dan teknologi baru.
Dalam penutupan konferensi, Perdana Menteri Pham Minh Chinh menilai tantangan yang dihadapi masih besar, tetapi menegaskan tujuan strategis tetap tidak berubah dan membutuhkan upaya yang gigih. Ia menyatakan bahwa mulai 2026 dan tahun-tahun berikutnya, sasaran yang ditetapkan adalah mencapai pertumbuhan dua digit, sehingga dunia usaha perlu semakin matang dan berkembang untuk berkontribusi positif pada target tersebut.
Sejalan dengan arahan “empat prinsip teguh” yang disampaikan Sekretaris Jenderal To Lam dalam Konferensi Komite Sentral ke-2, Perdana Menteri menekankan empat prinsip inti: pertumbuhan yang nyata, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan; stabilitas makroekonomi, pengendalian inflasi, serta menjaga keseimbangan utama; memanfaatkan semua sumber daya untuk pembangunan; dan memastikan kesejahteraan rakyat. Ia juga menegaskan prinsip panduan bahwa negara harus proaktif, bisnis menjadi pelopor, sektor publik dan swasta bekerja sama, serta pembangunan berjalan seiring dengan kebahagiaan rakyat.
Perdana Menteri menyebut hasil konkret harus terlihat mulai 2026, dengan target pertumbuhan ekonomi 10% atau lebih. Ia mengutip penegasan Sekretaris Jenderal To Lam bahwa Vietnam tidak menerima pertumbuhan rendah dan harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan substansial.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Perdana Menteri meminta implementasi dilakukan konsisten dan serentak, dengan koordinasi erat lintas kementerian, lembaga, daerah, serta seluruh sistem politik. Ia juga memaparkan sejumlah langkah, termasuk penghapusan hambatan kelembagaan, kendala prosedural, dan biaya kepatuhan; pengajuan amandemen Undang-Undang Pertanahan kepada Majelis Nasional; serta pemangkasan setidaknya 30% prosedur administrasi dan kondisi bisnis yang dinilai tidak perlu.
Untuk model bisnis baru seperti ekonomi digital, keuangan digital, AI, data, teknologi strategis, ekonomi sirkular, dan ekonomi tingkat rendah, Perdana Menteri menekankan perlunya lingkungan uji coba (sandbox) dengan ruang lingkup, kerangka waktu, tanggung jawab pengelolaan, dan kriteria evaluasi yang jelas.
Dalam pembaruan pendorong pertumbuhan tradisional, ia menekankan peran investasi publik sebagai alat pengelolaan pertumbuhan yang proaktif dan sebagai “modal awal” untuk menarik investasi swasta ke infrastruktur strategis, energi, logistik, industri pendukung, infrastruktur digital, semikonduktor, AI, dan manufaktur. Di sisi konsumsi, ia mendorong langkah yang ditargetkan untuk merangsang permintaan, termasuk pengurangan pajak dan biaya secara wajar untuk barang dan jasa tertentu, promosi e-commerce dan pembayaran digital, serta penguatan konsumsi domestik terkait pariwisata, jasa, dan logistik.
Untuk ekspor, Perdana Menteri mendorong pendekatan yang lebih spesifik per pasar, industri, dan pesanan guna mengatasi hambatan teknis, standar ramah lingkungan, ketertelusuran, logistik, pembayaran, dan isu pertahanan perdagangan. Ia juga meminta dukungan yang lebih operasional agar bisnis dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan panduan yang jelas untuk tiap pasar, produk, dan standar wajib.
Ia menekankan perlunya membangun pendorong pertumbuhan baru seperti semikonduktor, AI, elektronik, energi, industri pendukung, manufaktur, dan ekonomi data, melalui program dengan target terkait kapasitas produksi, sumber daya manusia, infrastruktur, nilai tambah, dan tingkat lokalisasi.
Perdana Menteri juga mengarahkan reformasi mekanisme operasional perusahaan milik negara agar benar-benar menjalankan peran pelopor di bidang yang belum atau sulit dilakukan sektor swasta, dengan mekanisme yang cukup fleksibel sesuai prinsip pasar. Evaluasi pemimpin dan perusahaan milik negara akan disempurnakan dengan menekankan hasil produksi, efisiensi penggunaan modal, daya saing, inovasi teknologi, kontribusi pada rantai pasokan, serta tingkat kepemimpinan perusahaan domestik.
Di sektor swasta, ia menyatakan keinginan membina kelas perusahaan besar melalui mekanisme “membina para pemimpin” yang memiliki kemampuan pasar, teknologi, dan kapasitas memimpin rantai pasokan, bukan dukungan yang diberikan tanpa seleksi. Pada saat yang sama, penguatan usaha kecil dan menengah juga didorong agar dapat mengikuti jejak perusahaan besar.
Terkait FDI, Perdana Menteri meminta penarikan investasi dilakukan secara selektif dan dikaitkan erat dengan transfer teknologi, pengembangan industri pendukung, serta peningkatan kapasitas perusahaan domestik. Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter serta instrumen dukungan modal diarahkan untuk melayani pendorong pertumbuhan, disertai mekanisme pemantauan agar modal mengalir ke produksi, ekspansi kapasitas, dan inovasi, bukan ke spekulasi aset.
Upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing nasional juga didorong melalui program spesifik di tingkat industri, perusahaan, dan pekerja, dengan fokus pada otomatisasi, tata kelola digital, standardisasi proses, pelatihan ulang tenaga kerja, penguatan keterampilan manajemen menengah, serta perluasan keterampilan digital dan ramah lingkungan.
Dalam pelaksanaan kebijakan, Perdana Menteri meminta penerapan enam prinsip “jelas”: tanggung jawab jelas, tugas jelas, batas waktu jelas, akuntabilitas jelas, hasil jelas, dan wewenang jelas. Ia menegaskan bahwa solusi yang tepat pun dapat gagal bila implementasi lemah.
Perdana Menteri juga mendorong asosiasi bisnis memperkuat hubungan antaranggotanya—baik domestik maupun asing—serta meningkatkan perdagangan dalam negeri dan internasional. Asosiasi diminta terus menjalankan fungsi representasi dalam advokasi kebijakan dan perlindungan hak anggota dalam sengketa, sekaligus berkoordinasi dengan lembaga pendukung pusat dan daerah dalam penyebaran informasi kebijakan dan program dukungan.
Selain itu, ia menyampaikan harapan agar dunia usaha berpartisipasi bersama pemerintah dalam investasi pengembangan beberapa platform digital bersama nasional dan data terbuka yang berdampak signifikan. Ia menekankan pentingnya membangun platform bersama yang memungkinkan warga memulai usaha dan mengembangkan model bisnis rintisan skala kecil dan fleksibel berbasis platform digital dan AI, serta keterlibatan aktif dalam proyek sains dan teknologi utama tingkat nasional pada sektor prioritas.
Di tingkat perusahaan, dunia usaha didorong menyeimbangkan dan memfokuskan sumber daya pada pelaksanaan proyek, penelitian dan pengembangan, serta inovasi; mempercepat komersialisasi hasil riset; meningkatkan kapasitas produksi pada industri strategis; memanfaatkan FTA untuk memperluas pasar; serta meningkatkan kapasitas manajemen dan pemenuhan standar teknis, lingkungan, dan ketenagakerjaan.
Menutup rangkaian pesan, Perdana Menteri menyampaikan apresiasi kepada komunitas bisnis Vietnam atas kontribusi mereka, termasuk dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, bencana alam, epidemi, dan dinamika geopolitik global. Ia menyerukan agar dunia usaha terus bersatu, berinovasi, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan dua digit, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi bisnis dan menciptakan lingkungan investasi yang transparan, stabil, dan dapat diprediksi.
