Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara untuk memperbaiki kebijakan serta tata kelola pemerintahan dalam penyelesaian sejumlah isu strategis daerah.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025 yang memuat evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di Kaltara.
Dalam pertemuan itu, Zainal menyoroti tantangan keuangan daerah yang dipicu penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada 2026. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menyesuaikan rencana belanja dan mengevaluasi kembali prioritas pembangunan.
“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” kata Zainal.
Ia mencontohkan dampak penyesuaian anggaran itu pada lambannya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan desa-desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Zainal menyatakan rencana melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah terkait agar turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” ujarnya.
Zainal menegaskan, keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia juga mengajak para pemangku kebijakan untuk memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam pengambilan keputusan pembangunan di Kaltara.
