Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan peran dunia usaha. Upaya ini ditujukan untuk mendukung pembangunan daerah dengan melibatkan perusahaan di berbagai sektor agar berkontribusi secara lebih terarah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.TP, menjelaskan bahwa inovasi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui penerapan fakta integritas menjadi landasan bagi perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan untuk ikut mendukung pembangunan, khususnya melalui alokasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Melalui fakta integritas ini, perusahaan diarahkan untuk turut serta dalam memelihara dan meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Juni.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah diperkuat melalui sejumlah rapat dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan para investor yang berinvestasi di Kalimantan Tengah. Ia menyebut implementasinya juga telah mulai berjalan secara teknis di lapangan.
Selain mendorong keterlibatan dunia usaha, Juni menyampaikan bahwa gubernur mengarahkan para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk aktif menjaga infrastruktur di wilayah masing-masing. Salah satu perhatian yang ditekankan adalah penertiban angkutan Over Dimension Over Load (ODOL).
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur, khususnya jalan dan fasilitas publik lainnya,” ujarnya.
Juni menambahkan, perencanaan pembangunan saat ini diperketat melalui penajaman sasaran dan strategi agar program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat. Hal itu, kata dia, sejalan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang menekankan perencanaan efektif, efisien, dan ekonomis.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kalimantan Tengah tetap memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, drainase, serta fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau. Di tengah kebijakan efisiensi, strategi kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur terus diperkuat, termasuk dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.
Pemerintah juga mendorong pembentukan sekretariat bersama antara pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis dan terintegrasi. Di akhir pernyataannya, Juni mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah melalui keterlibatan aktif dan kolaborasi yang berkelanjutan.
