MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan serangkaian langkah cepat untuk menekan inflasi yang pada September 2025 mencapai 5,32% (year on year), tertinggi secara nasional. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas karena berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” kata Bobby di Medan, Senin (6/10), usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41.

Menurut Pemprov Sumut, tekanan inflasi di daerah tersebut terutama dipicu komoditas pangan bergejolak, seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk meredam gejolak harga, Pemprov bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan aksi jangka pendek yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan.

Ada 11 langkah cepat yang disiapkan, yakni pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi; bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah; percepatan program bantuan pangan; pasar murah; intervensi tata niaga; inspeksi mendadak (sidak) pasar; monitoring distribusi pangan; penguatan kerja sama antar daerah; penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang merah; antisipasi bahan pangan untuk program MBG; serta penetapan toko pantau inflasi.

Bobby menegaskan pelaksanaan program tersebut mengacu pada prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Ia juga menilai penanganan inflasi tidak cukup hanya melalui operasi pasar, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah untuk menjaga ketersediaan stok komoditas utama.

Dalam upaya itu, Pemprov menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) agar aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung menambahkan, selain langkah cepat, Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir. Ia menyebut BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis melalui kerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.

“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” ujar Poppy.