Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (DPW Hebitren) Sulawesi Selatan resmi dikukuhkan di sela kegiatan Forum Ekonomi Syariah (Eksya) 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Senin (24/3/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan musyawarah kerja di lokasi yang sama.
Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum DPP Hebitren, Dr KH M Nasib Wahab Hasbullah. Dalam rangkaian acara, BI Sulsel menegaskan dukungannya terhadap penguatan ekonomi syariah melalui pesantren.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama A, menyampaikan bahwa keberadaan Hebitren yang difasilitasi dan diinisiasi pihaknya merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekonomi syariah. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernandi Wimanda, memastikan komitmen dukungan untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui Hebitren. Ia berharap pesantren dapat mandiri secara ekonomi dan tidak semata mengandalkan proposal bantuan.
Usai mengukuhkan 15 pengurus yang mewakili kepengurusan DPW Hebitren Sulsel, KH Hasib menyampaikan bahwa pesantren perlu mengembangkan orientasi ekonomi, tidak hanya berfokus pada kajian keagamaan. Ia juga menyebut kepengurusan Hebitren telah terbentuk di semua provinsi dan menghimpun pesantren dari berbagai paham keislaman dengan target mengembangkan sistem ekonomi syariah melalui pesantren.
Komitmen dukungan juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sulsel. Gubernur Sulsel yang diwakili Asisten 2 Pemprov Sulsel, dr Iksan Mustari, menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui pesantren untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Forum Eksya 2025 merupakan bagian dari rangkaian Pekan Ekonomi Syariah 2025 selama bulan Ramadhan. Pada kesempatan yang sama, panitia juga menggelar talkshow yang menghadirkan pimpinan Pesantren Sunan Drajat, Dr H Anas Al Dini MSi, untuk berbagi strategi pengembangan bisnis dan kemandirian pesantren. Ia menekankan pentingnya digitalisasi sistem pengelolaan pesantren serta perekrutan tenaga profesional agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih fokus. Ia juga menegaskan perlunya perubahan pola pikir pesantren agar tidak selalu bergantung pada bantuan.
DPW Hebitren Sulsel dipimpin oleh Ketua Ust Ismail Abdul Jalil, Sekretaris Ust Suwito Fatah, dan Bendahara Ustazah Ayamaiah Sa’ad. Struktur kepengurusan didukung sejumlah divisi, antara lain Divisi Organisasi SDM dan Advokasi (Ketua Ust M. Yunus), Divisi Digitalisasi dan Media (Ketua Ust Firmansyah Abdullah), Divisi Pengembangan Ekonomi Koperasi UMKM dan Ekosistem Halal (Ketua Ust Surahman), Divisi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (Ketua Ust H Hamdani Halim), Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (Ketua Ust Nur Ihsan), Divisi Jasa Keuangan, Perbankan dan ZISWAF (Ketua Ust Nashrurrahman), serta Divisi Kemitraan, Sertifikasi dan Hubungan Industri (Ketua Ust Mustakim).
Di jajaran Dewan Pembina, Ketua dijabat Prof. Dr. KH Muammar Bakry, Lc., M.Ag, dengan Sekretaris Ust H. Muhammad Iqbal Jalil, Lc.
Ismail Abdul Jalil menyampaikan bahwa pada tahun pertama kepengurusan, pihaknya akan memfokuskan tiga program kerja utama, yakni digitalisasi sistem pesantren dan optimasi media pesantren, literasi serta peningkatan kapasitas untuk pengembangan program ekonomi, dan pengembangan serta pemetaan potensi ekonomi pesantren.
