Dunia usaha di Indonesia disebut tengah menghadapi dua tekanan besar yang datang hampir bersamaan. Di satu sisi, pemerintah pusat mulai memberi sinyal penghematan anggaran. Di sisi lain, eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi memanaskan harga energi global.
H. Mohamad Anton, pengusaha senior sekaligus mantan Wali Kota Malang yang akrab disapa Abah Anton, menilai situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Menurutnya, kombinasi ketidakpastian kebijakan efisiensi anggaran dan risiko kenaikan harga energi dapat menjadi beban serius bagi ketahanan ekonomi.
Abah Anton mengatakan, peringatan efisiensi anggaran dari pemerintah bukan sekadar urusan administratif. Ia melihatnya sebagai sinyal yang bisa berdampak pada rantai pasok, termasuk kemungkinan kenaikan harga material dasar. Ketidakpastian tersebut, menurut dia, memicu kecemasan karena dampaknya diperkirakan merembet ke berbagai sektor.
Dalam pandangannya, faktor paling krusial bagi dunia usaha adalah stabilitas harga energi. Ia menilai, jika ketegangan di Timur Tengah meluas dan mengganggu pasokan minyak dunia, maka kenaikan harga minyak berpotensi mendorong naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
“Kunci utama itu memang minyak. Minyak ini memengaruhi segala sektor. Jika BBM sampai naik, maka pesanan atau order akan terdampak karena semua biaya material ikut melambung. Otomatis harga pangan pun akan naik tajam, dan inilah masalah utamanya,” kata Abah Anton saat ditemui di kediamannya, Sabtu (28/3/2026).
Ia menambahkan, ketergantungan industri terhadap energi fosil membuat biaya produksi rentan terhadap guncangan geopolitik yang terjadi jauh dari Indonesia. Kekhawatiran itu, menurutnya, juga dipengaruhi trauma krisis ekonomi 1998 yang masih membekas di kalangan pelaku usaha.
Abah Anton menilai sektor usaha merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Jika dunia usaha terguncang, ia mengingatkan dampaknya dapat menjalar ke jutaan karyawan serta memengaruhi daya beli warga. Karena itu, ia menekankan pentingnya kepastian kebijakan ekonomi agar pelaku pasar tidak terjebak dalam spekulasi yang merugikan.
“Ke depan ini jadi beban besar, apalagi bagi para pengusaha. Sekarang, dengan adanya peringatan untuk penghematan dari pemerintah, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Dampaknya memang belum terlihat sepenuhnya sekarang, tapi sudah ada semacam peringatan yang membuat was-was,” ujarnya.
Ia mengatakan, para kolega bisnisnya kini mengamati seberapa besar perubahan tersebut akan memengaruhi keberlangsungan pabrik dan unit produksi dalam jangka panjang.
Terkait kabar kebijakan Work From Home (WFH) yang mencakup aparatur negara hingga sektor pendidikan, Abah Anton menilai langkah itu tidak bisa semata dipahami sebagai penghematan BBM atau anggaran. Menurutnya, pola kerja jarak jauh maupun pembelajaran daring dapat menjadi opsi efisiensi, seperti yang pernah dilakukan pada masa pandemi. Namun, ia menekankan efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Abah Anton juga menegaskan penghematan harus terukur dan memiliki dampak yang jelas terhadap peningkatan layanan. Ia menilai penghematan besar-besaran tidak akan bermanfaat jika justru menghambat produktivitas masyarakat dan menimbulkan kelesuan ekonomi.
“Harapan kita adalah kepastian ekonomi. Kita sangat takut jika terjadi hal-hal seperti tahun 1998 lagi karena itu pasti akan memengaruhi pengusaha, karyawan, dan seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak berharap sejarah itu terulang kembali,” pungkasnya.
