Tekanan geopolitik di Timur Tengah mulai dirasakan pelaku usaha di Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah dinilai mendorong peningkatan biaya operasional, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada energi, impor bahan baku, serta rantai pasok global.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, mengatakan dampak tersebut belum merata di semua sektor. Namun, sejumlah industri disebut mulai merasakan tekanan lebih awal, khususnya yang sensitif terhadap perubahan harga energi dan biaya logistik.
“Sektor yang paling cepat terdampak adalah industri yang bergantung pada energi, impor bahan baku, logistik, transportasi, penerbangan, manufaktur, hingga makanan dan minuman,” ujar Anggawira, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, lonjakan harga minyak global yang bergerak jauh di atas asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperbesar tekanan biaya. Ia menyebut harga Brent berada di kisaran USD 115–116 per barel, sementara asumsi APBN Indonesia sekitar USD 70 per barel. Pada saat yang sama, rupiah disebut tertekan mendekati Rp 17.000 per dolar AS.
Anggawira menilai kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah membuat berbagai komponen biaya meningkat, mulai dari impor bahan baku, ongkos logistik, freight cost, avtur, hingga biaya listrik. “Saat harga minyak dunia melonjak, biaya produksi dan distribusi otomatis ikut naik,” katanya.
Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian, terutama untuk menjaga efisiensi operasional di tengah kenaikan biaya yang sulit dihindari. Sejumlah sektor seperti manufaktur serta makanan dan minuman dinilai menghadapi tantangan lebih kompleks karena perlu menyeimbangkan kenaikan biaya produksi dengan daya beli masyarakat yang berpotensi tertekan.
Tekanan pada sektor logistik dan transportasi juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap distribusi barang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga di tingkat konsumen. Situasi ini menunjukkan dampak geopolitik tidak hanya bersifat eksternal, tetapi mulai merambat ke aktivitas ekonomi domestik.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi pangan nasional tetap aman di tengah gejolak global. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Indonesia telah mengantisipasi potensi krisis pangan melalui kebijakan strategis, termasuk penguatan kemandirian pangan.
“Kita bersyukur bahwa kebijakan Bapak Presiden dari jauh hari sudah tepat, bahwa kita harus swasembada pangan dan mandiri di bidang pangan,” ujar Zulkifli Hasan di Pasar Minggu, Sabtu (28/3/2026).
Ia menuturkan, konflik internasional tidak terlalu berdampak langsung pada pasokan pangan nasional karena sebagian besar kebutuhan pokok dipenuhi dari produksi dalam negeri. Zulkifli Hasan menyebut stok beras dalam kondisi aman, dengan cadangan sekitar 4 juta ton pada tahun lalu dan diperkirakan kembali mencapai angka serupa tahun ini. Ia optimistis kebutuhan beras hingga tahun depan tetap tercukupi.
Selain beras, ia memastikan komoditas lain seperti jagung, ayam, telur, dan sayur-sayuran juga aman karena mayoritas berasal dari produksi domestik. Sementara itu, komoditas yang bergantung pada impor, seperti gandum dan kedelai, disebut sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika.
“Jadi tidak ada pangan yang tergantung dari Timur Tengah, berarti pangan aman, aman tidak ada masalah apapun,” kata Zulkifli Hasan. Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena stok pangan disebut cukup dan terkendali.
