Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 14-15 Januari 2025. Kebijakan ini disebut menjadi tonggak penting dalam arah kebijakan moneter, yang ditempuh di tengah inflasi inti yang masih berada di atas target 3±1 persen, yakni 4,2 persen pada akhir kuartal III 2024.

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Listya Endang Artiani, menilai penurunan suku bunga tersebut membawa dampak sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak jangka pendek: konsumsi dan investasi berpeluang terdorong

Listya menyebut penurunan suku bunga acuan berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi domestik karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Ia merujuk pengalaman pada 2020 saat pandemi Covid-19, ketika penurunan suku bunga dari 5 persen menjadi 3,5 persen diikuti peningkatan konsumsi rumah tangga dari 2,6 persen pada 2020 menjadi 5,2 persen pada 2021.

Namun, menurut dia, dampak ini tidak lepas dari risiko. Dengan inflasi inti yang masih bertahan di kisaran 4 persen, peningkatan konsumsi dapat menambah tekanan harga barang dan jasa, terutama pada sektor pangan dan energi.

Risiko arus modal dan volatilitas nilai tukar

Listya juga menyoroti potensi berkurangnya daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing seiring penurunan suku bunga. Ia mengingatkan pengalaman pada 2013 ketika BI mempertahankan suku bunga 5,75 persen sementara bank sentral Amerika Serikat mulai memperketat kebijakan moneternya. Saat itu, Indonesia mengalami arus keluar investasi portofolio hingga USD 4,1 miliar dan nilai tukar Rupiah melemah 18 persen dalam satu tahun.

Menurut dia, tantangan serupa dapat muncul pada 2025 ketika selisih suku bunga dengan negara maju, seperti Amerika Serikat, berisiko memicu volatilitas Rupiah. Ia menyebut Rupiah pada akhir 2024 berada di sekitar Rp15.500 per dolar AS, namun dinilai rentan terhadap guncangan eksternal.

Dampak jangka panjang: bergantung pada reformasi struktural

Dalam jangka panjang, Listya menilai efektivitas pelonggaran moneter akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan BI mengintegrasikannya dengan reformasi struktural. Ia menilai pelonggaran moneter tanpa kebijakan pendukung kerap hanya memberi dampak sementara.

Ia mencontohkan periode 2015-2016, ketika BI menurunkan suku bunga dari 7,5 persen menjadi 4,75 persen, namun pertumbuhan ekonomi hanya naik tipis dari 4,9 persen menjadi 5,0 persen. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi minimnya reformasi sektor riil, seperti efisiensi logistik dan peningkatan produktivitas.

Risiko serupa, kata Listya, dapat terjadi pada 2025 apabila pelonggaran moneter tidak disertai langkah strategis di sektor riil. Ia menyinggung perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dari 9,2 persen menjadi 7,5 persen pada 2024 yang dinilai mencerminkan rendahnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Ia menyebut tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, digitalisasi UMKM, dan diversifikasi ekonomi, kebijakan moneter berpotensi hanya menjadi stimulus sementara.

Peluang investasi di sektor tertentu

Meski demikian, Listya menyatakan peluang tetap terbuka. Menurut dia, penurunan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik investasi pada sektor manufaktur berteknologi tinggi dan energi terbarukan. Ia merujuk data 2021 ketika investasi asing langsung (FDI) di sektor energi hijau meningkat 12 persen setelah pemerintah memperkenalkan insentif pajak untuk proyek energi terbarukan. Ia menilai, bila diterapkan secara konsisten, penurunan suku bunga bisa menjadi fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Catatan stabilitas ekonomi dan daya beli

Listya juga mengaitkan penurunan suku bunga dengan stabilitas ekonomi. Ia mencontohkan periode pasca-krisis finansial global 2008, saat BI menurunkan suku bunga secara agresif dan pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai sekitar 6,1 persen, sementara inflasi tetap terkendali di bawah 5 persen. Menurut dia, suku bunga yang lebih rendah dapat memperbaiki daya beli dan mendorong investasi, tetapi keberlanjutan pertumbuhan tetap memerlukan penguatan sektor riil agar tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal seperti permintaan global.

Ia juga menyinggung pengalaman 2016 ketika penurunan suku bunga diikuti peningkatan konsumsi, dengan kontribusi konsumsi terhadap PDB mencapai 56,8 persen. Namun, ia menilai dampak jangka panjang tetap memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih solid agar daya beli tidak kembali terhambat.

Tantangan: pertumbuhan di bawah 5 persen, risiko stagflasi, dan kredit yang melambat

Listya menguraikan sejumlah tantangan yang menyertai kebijakan suku bunga 5,75 persen. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung stagnan di bawah 5 persen sejak 2018. Ia menyebut pada 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sekitar 4,9 persen. Menurut dia, tanpa kebijakan yang memperkuat daya saing domestik dan inovasi, pertumbuhan yang rendah dapat mengganggu keberlanjutan stabilitas ekonomi.

Kedua, risiko stagflasi, yakni kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Ia merujuk periode 2014-2015, ketika inflasi rata-rata berada di kisaran 6-7 persen meski pertumbuhan ekonomi rendah, yang menunjukkan potensi stagflasi. Menurut dia, risiko ini dapat meningkat bila permintaan domestik lemah sementara inflasi dipicu biaya impor yang tinggi.

Ketiga, pertumbuhan kredit yang rendah. Listya menyebut pada akhir 2019 pertumbuhan kredit sekitar 9,2 persen, di bawah target 12 persen. Sementara pada 2024 diproyeksikan hanya 7,5 persen, jauh dari target 10 persen. Menurut dia, perlambatan kredit mencerminkan ketidakpastian sektor riil. Ia menilai, meskipun suku bunga lebih rendah semestinya mendorong pinjaman, pelaku usaha dapat tetap menahan investasi bila prospek permintaan global dan ekonomi dinilai lemah. Dalam situasi ini, ia menekankan kebijakan moneter saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal dan struktural yang dapat meningkatkan kepercayaan sektor riil.