Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menegaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi dua digit membutuhkan upaya dan partisipasi aktif komunitas bisnis. Dalam pidatonya pada sebuah konferensi, ia menyatakan pemerintah berkomitmen mendengarkan masukan dunia usaha secara tulus, berbagi dari hati, serta bertindak melalui hasil nyata dengan menghapus kesulitan dan hambatan agar pelaku usaha dapat berkontribusi pada target strategis jangka panjang.
Menurut Pham Minh Chinh, periode 2021–2025 berlangsung di tengah perubahan global dan regional yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dan sulit diprediksi. Di saat yang sama, dunia usaha menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gangguan rantai pasok, kekurangan pasar, persoalan tarif, hingga dampak bencana alam seperti badai dan banjir.
Meski begitu, ia menyampaikan bahwa perekonomian tetap mampu melewati kesulitan dan mencatat sejumlah hasil penting di berbagai bidang. Ia mengaitkan capaian tersebut dengan kepemimpinan Partai, dukungan Majelis Nasional, arahan pemerintah, keterlibatan sistem politik, serta upaya komunitas bisnis dan masyarakat. Ia juga menilai kemajuan yang terjadi dari kuartal ke kuartal dan dari tahun ke tahun telah membantu mengubah wajah negara, memperkuat potensi dan posisi Vietnam di tingkat internasional, serta menjadi fondasi bagi pembangunan berikutnya.
Dalam arah pembangunan ke depan, Pham Minh Chinh menekankan bahwa pertanian dan investasi asing disebut telah membantu Vietnam keluar dari masa sulit, sementara industri mendorong Vietnam menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Memasuki fase baru, ia menyebut ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai fondasi pembangunan dengan tujuan menjadikan Vietnam negara maju berpendapatan tinggi.
Ia menyatakan peran dunia usaha semakin dihargai dan diapresiasi. Seiring perubahan persepsi, ia mendorong perubahan cara berpikir, metodologi, pendekatan, dan tindakan, dengan semangat bahwa sumber daya berasal dari pemikiran dan visi, motivasi dari inovasi dan kreativitas, serta kekuatan dari rakyat dan pelaku usaha.
Menatap periode 2026–2030, ia merujuk pada penegasan Kongres Nasional Partai ke-14 mengenai target pertumbuhan rata-rata 10% atau lebih. Namun ia mengingatkan konteks domestik dan internasional masih penuh tantangan, termasuk meningkatnya proteksionisme perdagangan, konflik geopolitik, perubahan iklim, penuaan penduduk, penipisan sumber daya, serta transisi energi.
Karena itu, ia menekankan perlunya memperbarui pendorong pertumbuhan tradisional sekaligus mempromosikan pendorong baru. Ia menyebut arah pengembangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, transformasi digital, transformasi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi kreatif, serta ekonomi rendah karbon. Ia juga menyampaikan gagasan untuk memperluas ruang pertumbuhan, termasuk menjangkau laut lepas, ruang angkasa, dan eksplorasi ruang bawah tanah.
Pham Minh Chinh menilai agenda tersebut menuntut kecerdasan dan kerja keras dengan perubahan pola pikir, metodologi, dan pendekatan. Ia mengatakan Partai dan Negara akan terus menyempurnakan mekanisme, kelembagaan, dan kebijakan, namun menegaskan dunia usaha tetap menjadi penggerak utama. Ia mendorong pelaku bisnis berkontribusi pada inovasi, pembangunan kelembagaan, dan memahami peran mereka dalam pembangunan yang cepat dan berkelanjutan.
Di forum itu, ia meminta para delegasi memusatkan pembahasan pada langkah melakukan peralihan kuat menuju model pertumbuhan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital. Ia menyebut hal itu sebagai kebutuhan objektif sekaligus pilihan strategis.
Ia juga menargetkan pembentukan perusahaan berskala regional dan global, termasuk mendorong transformasi usaha rumah tangga menjadi perusahaan, usaha kecil dan menengah menjadi perusahaan besar, serta perusahaan besar menjadi perusahaan global dan transnasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memanfaatkan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) untuk meningkatkan posisi Vietnam dalam rantai nilai global, meningkatkan kualitas produksi barang, serta mendorong kemandirian, swasembada, dan otonomi strategis. Ia turut menyoroti peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia agar memenuhi tuntutan tenaga kerja internasional, serta perlunya pemerintah mengatasi kendala kelembagaan, kebijakan, dan sumber daya guna menciptakan terobosan bagi dunia usaha.
Menurutnya, isu-isu tersebut membutuhkan kerja sama semua pihak terkait dengan memprioritaskan kecerdasan, efisiensi waktu, dan pengambilan keputusan tepat waktu untuk mencapai hasil paling efektif. Ia menambahkan, untuk mencapai pertumbuhan dua digit secara nasional, seluruh tingkatan pemerintahan, sektor, dan daerah juga perlu mencapai pertumbuhan dua digit, sembari menjunjung persatuan nasional, solidaritas internasional dan domestik, serta melanjutkan kebijakan diversifikasi dan multilateralisme dalam hubungan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya eksternal seperti modal, tata kelola, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
