Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menegaskan dunia usaha merupakan pemain sentral dan kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 10% atau lebih. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi bertema kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan dua digit, yang juga dihadiri para wakil perdana menteri, pimpinan sejumlah kementerian dan lembaga, serta perwakilan komunitas bisnis.

Dalam laporan Kementerian Keuangan yang dipaparkan pada konferensi tersebut, Vietnam diperkirakan memiliki lebih dari 1 juta bisnis aktif pada akhir 2025, naik lebih dari 25% dibandingkan 2020. Sektor bisnis saat ini disebut menyumbang sekitar 60% produk domestik bruto (PDB), mempekerjakan lebih dari 16 juta pekerja, dan berperan utama dalam total perputaran impor-ekspor.

Laporan itu juga menyoroti peran tiga kelompok utama dalam perekonomian. Badan usaha milik negara (BUMN) dinilai tetap memegang peran penting di berbagai industri dan sektor kunci, termasuk dalam menjaga keamanan energi, keamanan pangan, dan stabilitas makroekonomi. Sektor swasta disebut sebagai penggerak ekonomi terpenting yang terus mencatat kemajuan, menumbuhkan semangat kewirausahaan, dan mulai membentuk perusahaan dengan merek regional maupun internasional. Sementara itu, investasi asing langsung (FDI) tetap menjadi komponen penting, dengan Vietnam disebut berada di antara 15 negara teratas tujuan FDI terbesar di dunia.

Ketiga sektor tersebut dinilai semakin saling terhubung dan membentuk kekuatan bersama untuk menciptakan momentum pembangunan yang cepat dan berkelanjutan. Setelah Politbiro mengeluarkan Resolusi No. 68-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi swasta, antusiasme memulai usaha disebut meningkat. Sejak Mei 2025, rata-rata sekitar 18.000 usaha baru berdiri setiap bulan, naik 38% dibandingkan rata-rata empat bulan pertama tahun yang sama. Sepanjang 2025, hampir 298.000 usaha di seluruh negeri diperkirakan didirikan atau kembali beroperasi.

Dalam aspek mobilisasi sumber daya, total modal investasi sosial periode 2021–2025 diperkirakan mencapai sekitar 33% dari PDB. Pada akhir 2025, ukuran pasar saham diproyeksikan setara 86,7% dari PDB, sedangkan pasar obligasi sekitar 30% dari PDB. Melalui tiga gelombang peletakan batu pertama dan peresmian serentak pada 2025, tercatat 564 proyek dimulai atau diresmikan dengan total investasi sekitar 5,2 juta miliar VND, dengan kontribusi modal swasta hampir 75%.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada berbagai keterbatasan dan tantangan. Hambatan kelembagaan dan hukum disebut belum sepenuhnya diperbaiki tepat waktu, reformasi desentralisasi dan penyederhanaan prosedur di sejumlah daerah dinilai belum menyeluruh, serta sejumlah persoalan hukum yang belum terselesaikan pada beberapa bisnis dan proyek investasi masih perlu penanganan.

Konferensi itu juga menyinggung hasil Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral ke-14 yang baru-baru ini membahas isu-isu terkait orientasi kelembagaan, sumber daya, dan solusi untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan 10% atau lebih mulai tahun ini. Para peserta kembali menegaskan peran dan tekad komunitas bisnis untuk mendukung target tersebut.

Dalam diskusi, para delegasi memusatkan perhatian pada upaya menghapus hambatan kelembagaan, kendala prosedural, dan biaya kepatuhan; memperkuat pendorong pertumbuhan tradisional seperti investasi, ekspor, dan konsumsi; serta menciptakan pendorong pertumbuhan baru, antara lain semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), elektronik, energi, industri pendukung, manufaktur, dan ekonomi data. Mereka juga menyoroti pentingnya pergeseran model pertumbuhan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.

Sejumlah agenda lain yang dibahas meliputi reformasi mekanisme operasional BUMN agar benar-benar berperan pelopor pada bidang yang belum dapat atau sulit dijalankan sektor swasta, dengan mekanisme yang lebih fleksibel sesuai prinsip pasar; pembentukan kelompok perusahaan swasta berskala besar; penarikan FDI secara selektif yang terkait dengan transfer teknologi, pengembangan industri pendukung, dan peningkatan kapasitas perusahaan domestik; serta memastikan aliran modal pertumbuhan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tujuan. Delegasi juga menekankan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing nasional melalui program-program spesifik, disertai pengaturan pelaksanaan berdasarkan enam prinsip “jelas”: orang, tugas, waktu, tanggung jawab, hasil, dan wewenang.

Dalam pidato penutup, Pham Minh Chinh menyampaikan apresiasi atas persiapan konferensi dan masukan yang disebutnya praktis serta konstruktif. Ia menilai masukan itu mencerminkan realitas operasional perusahaan sekaligus menunjukkan aspirasi pembangunan dan rasa tanggung jawab komunitas bisnis terhadap negara.

Perdana Menteri juga menilai periode mendatang dihadapkan pada peluang sekaligus kesulitan dan tantangan, dengan tekanan yang disebut lebih besar daripada keuntungan dan peluang. Namun, ia menekankan bahwa untuk mencapai dua tujuan strategis 100 tahun, pertumbuhan 10% atau lebih perlu dipertahankan selama bertahun-tahun. Ia juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas politik, ketertiban dan keamanan sosial, serta stabilitas kebijakan agar dunia usaha dapat berinvestasi dengan percaya diri dan hak serta kepentingan sah mereka terjamin.

Dalam forum tersebut, Pham Minh Chinh mengutip penekanan Sekretaris Jenderal To Lam mengenai “empat prinsip teguh” dalam politik dan ideologi, serta “empat prinsip inti” bagi pertumbuhan 10% atau lebih, yakni pertumbuhan yang substansial, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan; stabilitas makroekonomi dan pengendalian inflasi serta keseimbangan utama; pemanfaatan semua sumber daya untuk pembangunan; dan memastikan kesejahteraan rakyat.

Menindaklanjuti arahan itu, perdana menteri memaparkan pendekatan dengan motto “Negara menciptakan, perusahaan menjadi pelopor, sektor publik dan swasta bekerja sama, negara berkembang, dan rakyat berbahagia.” Ia menyebut negara menjalankan 11 kelompok tugas, termasuk menjaga stabilitas dan kepastian kebijakan; memperkuat kemampuan memprediksi situasi penawaran-permintaan; menyempurnakan lembaga dan kebijakan untuk menekan biaya kepatuhan; membangun infrastruktur strategis; memperkuat koordinasi negara-perusahaan-sekolah dalam pelatihan sumber daya manusia; mempercepat reformasi administrasi serta desentralisasi dan pencegahan korupsi; membangun tata kelola cerdas berbasis transformasi digital; memastikan akses sumber daya yang adil dan transparan; serta memperkuat mekanisme dukungan dan kanal mendengar masukan perusahaan.

Pham Minh Chinh menegaskan kembali bahwa kebijakan perlu diarahkan untuk memastikan dunia usaha berkembang, sembari mendorong perusahaan berpartisipasi bersama negara dalam penyempurnaan mekanisme dan kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola. Ia juga menyebut peran pelopor dunia usaha dalam mendorong transformasi usaha rumah tangga menjadi perusahaan, usaha kecil dan menengah menjadi perusahaan besar, serta perusahaan besar menjadi perusahaan multinasional, termasuk meningkatkan investasi ke luar negeri.

Selain itu, ia menekankan dunia usaha diharapkan memimpin inovasi, transformasi digital dan hijau, restrukturisasi pasar tenaga kerja, pengembangan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis pengetahuan, serta memperluas kemitraan publik-swasta dan kerja sama dengan perusahaan asing untuk diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasok.

Perdana menteri juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada komunitas bisnis atas kontribusi mereka dalam pembangunan dan perlindungan negara, terutama dalam lima tahun terakhir yang penuh tantangan. Ia menyinggung peran dunia usaha dalam menjaga produksi dan operasi, serta keterlibatan dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk kontribusi pada Dana Vaksin.

Terkait berbagai usulan dan rekomendasi yang disampaikan pada konferensi, Pham Minh Chinh menginstruksikan Kantor Pemerintah untuk menghimpun masukan dan menugaskan kementerian, lembaga, serta organisasi terkait menanganinya sesuai kewenangan. Ia menyatakan pemerintah akan memproses isu yang berada dalam kewenangannya dengan pendekatan responsif, berpegang pada prinsip “menyelaraskan kepentingan, berbagi risiko” dan “menepati janji.”