Australia mencatat lonjakan signifikan kegagalan transaksi akuisisi besar sepanjang tahun ini, dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$ 40 miliar. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir, di tengah meningkatnya risiko regulasi dan perbedaan valuasi di antara pihak-pihak yang terlibat.
Situasi ini menegaskan kompleksitas lanskap perizinan dan pengawasan investasi di Australia. Sejumlah transaksi berukuran besar tersendat atau batal, seiring proses persetujuan yang dinilai panjang dan melibatkan banyak lembaga, termasuk Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (Australian Competition and Consumer Commission/ACCC), Foreign Investment Review Board (FIRB), serta institusi pemerintah lainnya.
Contoh terbaru adalah batalnya rencana akuisisi Santos—produsen gas terbesar kedua di Australia—senilai US$ 18,7 miliar yang dipimpin konsorsium Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Melalui kendaraan investasinya, XRG, ADNOC memutuskan mundur dari rencana tersebut akibat tidak tercapainya kesepakatan terkait potensi kewajiban pajak capital gain atas salah satu aset milik Santos.
Selain persoalan pajak, kesepakatan itu juga diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam proses persetujuan FIRB. Jika ditambahkan dengan utang bersih Santos, penawaran tersebut disebut sebagai penawaran tunai terbesar dalam sejarah transaksi akuisisi di Australia.
Batalnya transaksi ADNOC–Santos turut mendorong total nilai akuisisi yang gagal menjadi yang tertinggi sejak 2010, berdasarkan data LSEG. Kondisi ini memunculkan keraguan baru atas kelayakan dan realisasi transaksi skala besar di tengah iklim regulasi yang semakin ketat.
Padahal, secara teori, kondisi pasar dinilai mendukung aktivitas merger dan akuisisi. Pasar modal berada di level tertinggi dan pembiayaan—baik melalui utang maupun ekuitas—disebut tersedia luas. Namun, Direktur Pelaksana di firma penasihat Cadence Advisory, Garren Cronin, menilai sejumlah tantangan baru membuat investor lebih berhati-hati, termasuk perubahan teknologi yang cepat serta aturan baru dari ACCC yang mulai berlaku 1 Januari.
Aturan tersebut mewajibkan persetujuan regulasi sebelum transaksi, yang menurut Cronin menambah hambatan dalam proses M&A. Ia menilai perluasan jangkauan regulasi, terutama dari ACCC, menciptakan ketidakpastian yang kompleks dan beban nyata bagi aktivitas transaksi.
Di bawah aturan sebelumnya, perusahaan masih dapat secara sukarela mengajukan permohonan ke ACCC untuk mengurangi risiko intervensi di kemudian hari. Kini, hampir semua transaksi besar harus melalui proses persetujuan yang bersifat wajib dan menyeluruh.
ACCC menyatakan aturan baru itu ditujukan untuk menyeimbangkan upaya mencegah akuisisi yang bersifat anti-persaingan dengan pemberian kepastian bagi akuisisi yang berdampak rendah terhadap persaingan. Dalam skema tersebut, terdapat opsi pengajuan pembebasan (waiver) untuk akuisisi yang dinilai tidak menimbulkan dampak besar.
Meski demikian, para penasihat menilai durasi proses regulasi yang semakin panjang meningkatkan risiko kegagalan transaksi. Mitra korporasi Baker McKenzie, Lance Sacks, mengatakan waktu dapat menjadi faktor yang “membunuh” kesepakatan karena hilangnya momentum sulit dipulihkan. Ia juga menyoroti bahwa gap valuasi masih menjadi kendala besar. Menurutnya, meski pendanaan tersedia, transaksi tetap harus masuk akal secara ekonomi, sementara dewan perusahaan dan pembeli kini jauh lebih berhati-hati.
Selain transaksi ADNOC–Santos, sejumlah kesepakatan besar lain juga batal. Pada Agustus, Peabody Energy menarik tawarannya senilai US$ 3,8 miliar untuk aset batu bara Anglo di Queensland. Brookfield dan Bain juga mundur dari rencana akuisisi senilai US$ 2,5 miliar terhadap Insignia Financial pada awal 2025.
Pimpinan praktik M&A di firma hukum KWM, David Eliakim, menyebut banyak calon pembeli kini berupaya mengantisipasi potensi masalah regulasi sejak awal, baik dari ACCC, FIRB, maupun otoritas pajak. Konsekuensinya, diskusi pra-penandatanganan dokumen menjadi lebih kompleks dan penuh tekanan.
Eliakim menilai isu-isu sulit kini harus dibahas sejak awal, yang dapat menambah stres dan ketegangan sebelum dokumen resmi ditandatangani. Pada akhirnya, kondisi tersebut bisa menjadi faktor penentu apakah sebuah transaksi akan dilanjutkan atau dibatalkan.
Dengan berbagai tantangan itu, transaksi besar di Australia diperkirakan akan berlangsung dengan kehati-hatian lebih tinggi, sementara regulasi menjadi faktor penentu utama dalam setiap tahap proses merger dan akuisisi.
