Memasuki 2026, pengelolaan kebijakan moneter Vietnam diproyeksikan menghadapi tekanan yang meningkat akibat fluktuasi ekonomi global yang sulit diprediksi. Di dalam negeri, target pertumbuhan ekonomi dua digit untuk periode 2026–2030 menuntut kebutuhan kredit yang lebih besar dan suku bunga yang lebih rendah, sementara ruang gerak kebijakan moneter dinilai kian menyempit. Dalam situasi ini, bank sentral harus menyeimbangkan dukungan terhadap pertumbuhan dengan stabilitas makroekonomi, pengendalian inflasi, serta keamanan sistem keuangan.
Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam (State Bank of Vietnam/SBV) Pham Thanh Ha menjelaskan, sepanjang 2025 pengelolaan kebijakan moneter berlangsung dalam kondisi menantang. Ketidakstabilan geopolitik dan kebijakan tarif negara-negara besar disebut meningkatkan ketidakpastian ekonomi global, sementara Vietnam juga menghadapi tantangan dari dalam negeri.
Menurut Pham Thanh Ha, SBV menjalankan kebijakan moneter secara proaktif dan fleksibel dengan menyeimbangkan sejumlah tujuan: mengendalikan inflasi, menstabilkan ekonomi makro, mendukung pertumbuhan, menjaga stabilitas pasar uang dan valuta asing, mempertahankan suku bunga yang wajar, serta membantu bisnis dan individu mengakses kredit dengan biaya yang sesuai. Kebijakan moneter juga dikelola dengan koordinasi erat bersama kebijakan fiskal dan kebijakan makroekonomi lain, disertai respons cepat terhadap perkembangan global dan domestik.
SBV juga menerapkan pengelolaan kredit dengan mengarahkan aliran pembiayaan ke sektor produksi dan bisnis, sektor prioritas, serta pendorong pertumbuhan ekonomi sesuai arahan pemerintah, sambil mengendalikan ketat kredit pada sektor-sektor yang dinilai berisiko.
Hasilnya, suku bunga pinjaman menunjukkan tren penurunan. Per 30 November 2025, suku bunga pinjaman rata-rata untuk transaksi baru tercatat 6,96% per tahun, setara dengan akhir 2024. Di sisi lain, pasar valuta asing dinilai berjalan lancar, kebutuhan valuta asing yang sah terpenuhi, dan nilai tukar USD/VND bergerak fleksibel sesuai kondisi pasar.
SBV mencatat, hingga 31 Desember 2025 kredit yang beredar kepada perekonomian mencapai lebih dari 18,58 triliun VND, naik 19,01% dibanding akhir 2024. Struktur kredit dinilai sejalan dengan struktur ekonomi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan individu serta pelaku usaha. Aktivitas pembayaran dan transformasi digital juga dilaporkan berkembang pesat, meningkatkan kemudahan layanan perbankan di platform digital.
Dalam indikator makro, inflasi 2025 disebut terkendali dengan indeks harga konsumen meningkat sekitar 3,31%. Pertumbuhan PDB per kuartal meningkat dibanding kuartal sebelumnya dan diperkirakan mencapai 8,02% sepanjang 2025, sementara keseimbangan utama ekonomi dinyatakan terjaga. Dengan capaian tersebut, Pham Thanh Ha menilai kebijakan moneter 2025 berperan sebagai “pilar” stabilitas makro dan pengendalian inflasi, sekaligus menjadi dasar bagi pertumbuhan berkelanjutan.
Terkait pertumbuhan kredit yang disebut tertinggi dalam 10 tahun terakhir, SBV menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh pada 2025. Di awal tahun, SBV mengumumkan secara terbuka prinsip penetapan target pertumbuhan kredit kepada lembaga kredit dan melakukan penyesuaian pada Juli 2025. SBV juga mengarahkan bank untuk mempercepat penyaluran pinjaman guna memenuhi kebutuhan modal produksi, bisnis, dan konsumsi, mengarahkan kredit ke sektor prioritas, serta fokus pada pembiayaan proyek dan pekerjaan utama yang layak.
Selain itu, SBV mendorong reformasi dan penyederhanaan prosedur, penerapan transformasi digital dalam proses pemberian kredit, serta pengurangan biaya operasional untuk menurunkan suku bunga pinjaman. Untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi cepat, SBV mengintensifkan program penghubungan bank–bisnis dan menyelenggarakan 13 konferensi bertema “Meningkatkan kredit perbankan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi” di berbagai provinsi.
Sejumlah program kredit juga dijalankan sesuai arahan pemerintah, antara lain program kredit pertanian, kehutanan, dan perikanan yang disebut telah ditingkatkan 12 kali dari 15.000 miliar VND menjadi 185.000 miliar VND. Program tersebut dilaporkan telah terealisasi 91% atau sekitar 168.000 miliar VND untuk lebih dari 52.000 pelanggan. Program lain mencakup pinjaman untuk proyek padi berkualitas tinggi dan rendah emisi 1 juta hektare di Delta Mekong, paket kredit 500.000 miliar VND untuk infrastruktur listrik, transportasi, dan teknologi strategis, serta program pinjaman perumahan sosial, perumahan pekerja, dan renovasi apartemen lama sesuai Keputusan Pemerintah No. 33/NQ-CP.
SBV juga menyoroti langkah dukungan sektor perbankan saat bencana alam, badai, dan banjir menyebabkan kerusakan parah di berbagai daerah pada 2025. SBV mengeluarkan lima arahan kepada lembaga kredit, cabang bank asing, dan unit regional untuk meninjau dampak terhadap operasional serta kemampuan bayar nasabah, lalu menerapkan dukungan seperti restrukturisasi jadwal pembayaran, penghapusan atau pengurangan bunga dan biaya sesuai ketentuan, serta penyediaan paket kredit berbunga lebih rendah untuk pemulihan produksi dan bisnis. Dalam kebijakan tersebut, suku bunga pinjaman berjalan bagi nasabah terdampak dapat diturunkan 0,5%–2% per tahun, dan penanganan utang bagi nasabah yang mengalami kerugian modal dilakukan sesuai peraturan.
Berdasarkan laporan cabang regional SBV, per 10 Desember 2025 bank komersial telah merestrukturisasi persyaratan pembayaran pinjaman untuk 2.219 nasabah dengan total kredit sekitar 1.275 miliar VND. Lembaga kredit juga menurunkan suku bunga untuk lebih dari 69.000 nasabah dengan total kredit sekitar 18.685 miliar VND, serta menyalurkan pinjaman pemulihan sekitar 2.238 miliar VND kepada sekitar 10.600 nasabah.
Untuk Bank Kebijakan Sosial, pemerintah disebut mengeluarkan keputusan kebijakan penurunan suku bunga pinjaman sebesar 2% per tahun selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) bagi sekitar 4 juta nasabah terdampak di 26 provinsi dan kota, dengan perkiraan dukungan bunga sekitar 1.466 miliar VND. Secara keseluruhan, sektor perbankan juga mengalokasikan lebih dari 2,3 triliun VND untuk program kesejahteraan sosial, termasuk bantuan bagi masyarakat dan daerah terdampak bencana serta program penghapusan rumah sementara dan kumuh.
Menyongsong 2026, Pham Thanh Ha menekankan pentingnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan pengembangan pasar modal. Ia menyebut kebijakan moneter perlu memprioritaskan tujuan jangka panjang berupa pengendalian inflasi dan stabilitas makro. Sementara kebijakan fiskal, melalui belanja, investasi publik, dan penyesuaian pajak, dinilai berdampak langsung pada konsumsi, investasi, daya tarik FDI, dan ekspor. Ia juga menyoroti peran belanja anggaran melalui “efek modal awal”, yaitu proyek investasi publik yang dapat menarik investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong konsumsi.
Di luar itu, pasar modal—pasar saham dan obligasi—disebut berperan sebagai tulang punggung dalam memobilisasi modal jangka menengah dan panjang, mengurangi ketergantungan pada kredit perbankan, serta mendukung alokasi sumber daya yang efisien menuju sistem keuangan yang lebih terdiversifikasi, transparan, aman, dan berkelanjutan.
Dalam konteks ruang kebijakan moneter yang terbatas, ia menyatakan prioritas perlu diberikan pada perluasan kebijakan fiskal yang terfokus dan terarah sebagai pilar pendorong pertumbuhan dan penopang stabilitas makro, sekaligus mendukung efektivitas kebijakan moneter. Pada saat yang sama, pengembangan pasar modal yang aman dan berkelanjutan perlu didorong agar menjadi saluran utama pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi kebutuhan pertumbuhan tinggi ke depan.
SBV juga memetakan tantangan 2026 dari sisi global dan domestik. Ekonomi global diproyeksikan menghadapi pertumbuhan lambat, ketegangan geopolitik berkepanjangan, fragmentasi perdagangan, dampak perubahan iklim, serta transformasi digital yang cepat. Mengutip perkiraan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diproyeksikan sekitar 3,1%, lebih rendah dari periode sebelum pandemi. Inflasi global disebut menunjukkan tanda pendinginan tetapi belum sepenuhnya berkelanjutan, sementara arah kebijakan moneter bank sentral utama—terutama Amerika Serikat—dinilai tetap sulit diprediksi dan berpotensi memengaruhi pasar internasional serta mata uang negara berkembang.
Di dalam negeri, tekanan inflasi dipandang dapat meningkat seiring keterbukaan ekonomi, fluktuasi harga komoditas akibat proteksionisme dan perang tarif, serta tekanan pada nilai tukar. Mobilisasi modal diproyeksikan tumbuh lebih lambat dibanding kredit dan menghadapi persaingan dari saluran lain. Ketergantungan perekonomian pada pinjaman perbankan juga menambah tekanan bagi sistem perbankan untuk memasok modal.
Menghadapi kondisi tersebut, SBV menyatakan akan tetap memprioritaskan pengendalian inflasi, menjaga stabilitas makro, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, sambil memanfaatkan pelajaran periode 2021–2025 untuk mengambil keputusan yang sinkron terkait instrumen kebijakan pada waktu dan skala yang tepat. Koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan makro lainnya akan diperkuat guna menjaga stabilitas, mengendalikan inflasi, dan memperkokoh keseimbangan utama ekonomi, terutama di tengah dorongan kuat pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
SBV juga akan terus mengarahkan lembaga kredit mengembangkan kredit secara aman dan efektif, memprioritaskan pembiayaan ke sektor produksi, bisnis, sektor prioritas, dan pendorong pertumbuhan, serta mengendalikan ketat kredit ke sektor berisiko. Upaya penyederhanaan prosedur, digitalisasi proses kredit, dan penguatan kerangka hukum perbankan disebut akan dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan kebijakan moneter, pengembangan pasar uang, dan integrasi internasional.
Di sisi stabilitas sistem, SBV menegaskan fokus pada peningkatan inspeksi, pengawasan, dan audit terhadap area berisiko dan kredit macet, memastikan keamanan lembaga kredit, mendorong transformasi digital, memperkuat tata kelola, serta menjaga keamanan sistem pembayaran. Langkah-langkah ini diharapkan menopang pengelolaan kebijakan moneter yang efektif, menjaga likuiditas, menstabilkan nilai tukar, dan memperkuat kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, serta investor.
