Selat Hormuz kembali menjadi sorotan dunia di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi yang dinilai masih rapuh dan situasi geopolitik yang belum menentu. Jalur laut ini digambarkan sebagai salah satu titik paling krusial dalam perdagangan energi global, sekaligus kawasan yang rentan terhadap ketegangan dan eskalasi militer.
Dengan panjang sekitar 167 kilometer dan pada titik tersempit hanya selebar kurang lebih 3 kilometer, Selat Hormuz menjadi lintasan penting bagi kapal-kapal tanker. Dalam narasi yang beredar, jalur ini disebut dilalui hampir 21 juta barel minyak per hari, atau sekitar seperlima dari konsumsi cair dunia. Karena perannya yang besar, gangguan kecil sekalipun dinilai dapat memicu dampak luas terhadap perekonomian internasional.
Bagi negara pengimpor seperti Indonesia, stabilitas di Selat Hormuz dipandang dapat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan bahan bakar di SPBU, serta berimbas pada harga kebutuhan pokok di pasar. Dalam konteks ini, Selat Hormuz kerap diposisikan sebagai penghubung yang membuat isu geopolitik di kawasan Timur Tengah terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Namun, di sisi lain, letak Selat Hormuz yang berada di antara ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuatnya kerap disebut sebagai salah satu “chokepoint” paling berbahaya. Dalam situasi yang tegang, ancaman terhadap pelayaran—mulai dari kemungkinan serangan hingga risiko sabotase—disebut dapat memunculkan antrian kapal tanker dan mengguncang pasar keuangan global dalam waktu singkat.
Kerentanan Selat Hormuz, sebagaimana digambarkan, bukan terutama karena faktor alam, melainkan karena militerisasi. Lebarnya yang terbatas membuat gangguan seperti sabotase atau penempatan ranjau laut secara asimetris dinilai dapat melumpuhkan lalu lintas kapal tanker berukuran besar dengan cepat. Kondisi ini menjadikan aspek geografis memiliki konsekuensi ekonomi yang besar.
Efek lanjutan yang dikhawatirkan bukan hanya tertahannya pasokan minyak, tetapi juga meningkatnya biaya asuransi kapal melalui “premi risiko perang” (war risk premium). Kenaikan biaya tersebut dinilai dapat mendorong inflasi harga barang secara global, termasuk melalui kenaikan biaya transportasi dan pangan yang pada akhirnya dirasakan rumah tangga di berbagai negara.
Selain faktor keamanan, terdapat pula sorotan pada kompleksitas status hukum perairannya, yang disebut berkaitan dengan tumpang tindih antara hak lintas damai (innocent passage) dan klaim kedaulatan teritorial. Situasi ini, dalam pandangan penulis, membuat Selat Hormuz rentan dijadikan alat tawar dalam persaingan politik, sehingga stabilitas ekonomi dunia seakan berada dalam ketidakpastian.
Di tengah kekhawatiran tersebut, muncul pertanyaan mengenai peluang diplomasi sebagai langkah “pendingin” ketegangan. Jika perdamaian dapat terwujud, Selat Hormuz digambarkan berpotensi berubah dari zona militeristik menjadi kawasan yang lebih kolaboratif, termasuk melalui penguatan sistem manajemen lalu lintas maritim terintegrasi. Kondisi yang lebih stabil juga diperkirakan dapat menurunkan premi risiko perang dan menekan biaya logistik global.
Pada akhirnya, Selat Hormuz dipandang bukan sekadar jalur pelayaran strategis, melainkan titik yang dapat memengaruhi ketahanan energi dan pangan. Dalam narasi tersebut, kebutuhan akan perdamaian dan kedewasaan diplomatik ditekankan agar jalur ini tidak terus menjadi sumber ketegangan yang membebani ekonomi global dan berdampak pada kehidupan masyarakat luas.
