Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif sistem ekonomi dunia, di tengah kebuntuan yang dihadapi kapitalisme, komunisme, hingga sosialisme. Ia menyebut kondisi global saat ini sarat ketimpangan, krisis kepercayaan, serta kerusakan lingkungan akibat praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan.
Dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8), Sri Mulyani mengatakan dua sistem ekonomi yang selama ini mendominasi dunia—kapitalisme dan komunisme—sama-sama meninggalkan persoalan struktural. “Kita melihat banyak implikasi negatif dalam berbagai bentuk ketimpangan konsentrasi dari kekuatan, baik kekuatan kapital yaitu ekonomi dan kekuatan politik pada segelintir manusia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kapitalisme cenderung memunculkan kesenjangan sosial dan eksploitasi sumber daya. Sementara itu, komunisme dan sosialisme dinilai menimbulkan dampak negatif berupa ketiadaan motivasi untuk mencapai yang terbaik karena dorongan “sama rasa sama rata”.
Menurut Sri Mulyani, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara pencarian keuntungan dan nilai kemanusiaan. Dengan dasar etika dan moral yang inklusif, ekonomi Islam dinilai dapat menghadirkan solusi yang lebih adil dan merangkul masyarakat luas.
“Ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga. Dengan menawarkan sistem yang berlandaskan prinsip sebuah etika dan moral yang inklusif, berkeadilan (pada masyarakat luas),” kata Sri Mulyani.
Ia mencontohkan instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan tanpa meninggalkan prinsip keadilan. Menurutnya, instrumen tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperluas distribusi manfaat.
“Instrumen ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengangkat martabat manusia melalui distribusi manfaat yang lebih merata,” tuturnya.
Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa upaya menjadikan ekonomi Islam sebagai “jalan ketiga” membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan amanah. Tanpa hal itu, ia mengingatkan bahwa nilai-nilai yang diusung berisiko hanya menjadi slogan.
“Kalau kita ingin membangun ekonomi syariah yang kuat, maka integritas, akuntabilitas, dan kecerdasan harus menjadi pondasi utama,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sri Mulyani mengajak para pemangku kepentingan untuk tidak memandang ekonomi Islam semata sebagai ceruk pasar, melainkan sebagai sistem nilai yang relevan untuk menjawab tantangan zaman.
