Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 menghadapi tantangan luar biasa seiring perubahan global yang dinilainya drastis dan fundamental.
Dalam Sidang Paripurna di DPR RI, Selasa (20/5), Sri Mulyani menyebut tatanan global yang selama ini dibangun dengan semangat kerja sama internasional kini bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara yang semakin tajam.
Menurutnya, globalisasi yang sebelumnya menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dunia kini digantikan oleh proteksionisme dan orientasi inward looking. Ia menilai prinsip “my country first” telah merusak kerja sama bilateral dan multilateral yang menjadi pilar sejak Perang Dunia II.
Sri Mulyani menambahkan, banyak blok perdagangan dan investasi internasional mulai ditinggalkan. Kondisi tersebut memicu gangguan serius pada rantai pasok global, meningkatkan risiko dan biaya transaksi internasional, serta mendorong volatilitas yang tinggi di pasar global.
Ia mencontohkan kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 terhadap 145 negara mitra dagang sebagai salah satu gambaran paling nyata dari tren proteksionisme tersebut.
Sri Mulyani juga menyoroti perkembangan terbaru, termasuk kesepakatan dagang AS-Inggris dan negosiasi dagang AS-Tiongkok yang menghasilkan jeda sementara dalam perang tarif. Namun, respons negara-negara terhadap kebijakan AS bervariasi, mulai dari negosiasi bilateral hingga langkah retaliasi.
Menurutnya, dinamika itu memperlihatkan dunia tengah menghadapi ketidakpastian berkelanjutan, tidak hanya pada aspek perdagangan dan ekonomi, tetapi juga keuangan serta geopolitik.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyayangkan melemahnya peran World Trade Organization (WTO) dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan internasional. Ia menilai eskalasi perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia telah memperburuk kondisi perekonomian global yang sudah rapuh sejak awal tahun.
