Jakarta, 1 Juli 2025 — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pada 2026 akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi di tengah tantangan global yang kian kompleks. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, Selasa (1/7).
Menurut Sri Mulyani, penguatan ketahanan nasional dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, serta percepatan industrialisasi nasional. Ia menyebut capaian tersebut akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan serta ketahanan nasional.
Dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional, Sri Mulyani menyampaikan pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Negara, kata dia, perlu melakukan intervensi secara proporsional, terutama untuk mengoreksi kegagalan pasar serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Ia juga menekankan prinsip “the greatest good for the greatest many”, yakni kebijakan pemerintah harus menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak nyata, serta mendorong pemerataan peningkatan kesejahteraan.
Di tengah fragmentasi geopolitik, rivalitas antarnegara, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, menjadi negara nonblok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tidak berpihak pada kutub kekuatan mana pun.
Dengan latar situasi global tersebut, Sri Mulyani mengatakan KEM-PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk meredam gejolak global sekaligus mengakselerasi transformasi struktural Indonesia. Arah kebijakan itu dituangkan dalam delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Ia menambahkan, kebijakan fiskal 2026 akan diarahkan pada penguatan kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati (prudent) dan berkelanjutan (sustainable). Sri Mulyani menegaskan prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama dalam alokasi anggaran 2026.
Selain itu, Sri Mulyani menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif.
Atas nama pemerintah, Sri Mulyani turut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPR RI yang telah menyampaikan pandangan dan masukan konstruktif terhadap KEM-PPKF 2026.
