JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5). Dokumen ini menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan perubahan besar dalam tatanan ekonomi global.
Sri Mulyani menilai kondisi dunia tengah bergeser dari kerja sama multilateral menuju fragmentasi ekonomi dan proteksionisme. Ia menyebut globalisasi berubah menjadi persaingan yang kian ketat dengan kecenderungan “inward looking” seperti prinsip “my country first”, yang berdampak pada gangguan rantai pasok serta meningkatnya risiko dan biaya transaksi global.
Dalam proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diperkirakan 2,8% atau turun 0,5 poin dibanding proyeksi sebelum konflik tarif. Indonesia juga mengalami revisi proyeksi pertumbuhan, dari 5,1% menjadi 4,7% untuk 2025 dan 2026.
Merespons situasi tersebut, pemerintah menyiapkan langkah untuk mendorong investasi, memperbaiki iklim usaha, serta melakukan deregulasi guna meningkatkan daya saing. Instrumen fiskal, termasuk insentif pajak dan belanja negara, diarahkan untuk melindungi dunia usaha dan masyarakat.
Fokus kebijakan fiskal 2026 ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh dan mandiri. Salah satu penekanan yang disampaikan adalah efisiensi belanja negara. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga dalam dua bulan ke depan sebelum menetapkan pagu anggaran.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita 8, agar anggaran lebih terarah pada bidang yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam postur makro fiskal KEM-PPKF 2026, pendapatan negara diproyeksikan berada di kisaran 11,71%–12,22% dari PDB, sementara belanja negara diperkirakan 14,19%–14,75% dari PDB. Defisit anggaran dijaga pada rentang 2,48%–2,53% dari PDB.
Adapun asumsi makro mencakup target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8%, inflasi 1,5%–3,5%, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS.
Pemerintah juga menargetkan perbaikan indikator sosial-ekonomi, antara lain penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%–4,96%, rasio gini 0,377–0,380, serta peningkatan Indeks Modal Manusia dari 0,56 menjadi 0,57.
Sri Mulyani menyampaikan rancangan kebijakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan transisi pemerintahan, tetapi juga menjadi tahap menuju Visi Indonesia Emas 2045.
