Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 pada Selasa (20/5). Dokumen ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengantar dan keterangan pemerintah atas KEM-PPKF 2026, yang akan menjadi panduan penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan asumsi dasar ekonomi makro untuk 2026, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.

Dari sisi pembiayaan dan kondisi pasar keuangan, pemerintah memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada rentang 6,6 persen hingga 7,2 persen. Sri Mulyani menyebut proyeksi tersebut mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian, sekaligus ditopang oleh spread yang menarik serta kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal.

Ia menambahkan, minat beli investor di pasar SBN diharapkan tetap terjaga sehingga mendukung stabilitas di pasar surat berharga negara maupun nilai tukar rupiah.

Untuk nilai tukar, rupiah terhadap dolar AS pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar. Sementara inflasi diproyeksikan pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, dengan upaya menjaga stabilitas harga dari sisi pasokan maupun permintaan.

Dalam konteks gejolak politik dan pelemahan ekonomi global, Sri Mulyani menyampaikan bahwa harga minyak mentah dan berbagai sumber daya alam Indonesia berpotensi terdampak. Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 60 hingga 80 dolar AS per barel.

Adapun lifting minyak diproyeksikan 600.000 hingga 605.000 barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari. Sri Mulyani juga menyampaikan pemerintah terus berupaya meningkatkan lifting minyak dan gas.

Dengan latar tersebut, kebijakan fiskal 2026 disebut akan dirancang agar efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia turun pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen pada 2026. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,44 persen hingga 4,96 persen, serta pada 2026 berada di rentang 4,5 persen hingga 5 persen.

Untuk pemerataan, rasio Gini ditargetkan membaik pada rentang 0,377 hingga 0,38 pada tahun ini, dan pada tahun depan berada di kisaran 0,379 hingga 0,382. Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.