Serikat Tani Nelayan (STN) kembali menyuarakan peringatan soal ancaman “serakahnomics”, istilah yang dipopulerkan Presiden Prabowo untuk menggambarkan situasi ketika kekayaan alam dan ruang hidup rakyat terkonsentrasi di tangan segelintir elite.
Peringatan itu disampaikan dalam pembukaan Kongres IX STN. Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai menilai praktik serakahnomics tengah menggerogoti perekonomian nasional dan membuat posisi petani serta nelayan semakin rentan.
Rifai, yang akrab disapa Pai dan berasal dari Masbagik, Lombok Timur, menyampaikan pidatonya di Lapangan Desa Kemitir, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (15/11). Ia menilai berbagai indikator ekonomi yang terlihat positif belum menjawab persoalan mendasar di desa.
“Data itu terlihat baik, tetapi tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Petani dan nelayan masih terancam kehilangan ruang hidupnya,” ujar Rifai.
Menurutnya, ancaman tersebut merupakan dampak dari serakahnomics, yang ia kaitkan dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, keterlibatan modal asing dalam pengelolaan tanah dan perairan, serta meluasnya kontrol elite atas komoditas pangan. Kondisi itu, kata Rifai, membuat ketahanan ekonomi masyarakat desa semakin rapuh.
“Sumber daya yang mestinya menjadi penopang hidup rakyat justru dikuasai segelintir orang,” katanya.
STN juga menyoroti meningkatnya konflik agraria yang disebut mencapai 295 kasus sepanjang 2025, mulai dari sengketa dengan perusahaan hingga tumpang tindih administrasi pertanahan. Rifai menilai maraknya konflik menjadi sinyal lemahnya tata kelola agraria dan minimnya keberpihakan negara kepada petani dan nelayan.
Untuk keluar dari jebakan serakahnomics, STN mendorong perombakan menyeluruh terhadap sistem ekonomi-politik nasional. Rifai menekankan penguatan posisi rakyat melalui pelatihan komoditas, pembenahan pascapanen, strategi tunda jual, serta akses modal dan teknologi melalui kerja sama dengan bank-bank negara.
Ia juga menegaskan perlunya kehadiran negara secara progresif untuk menghentikan perampasan tanah dan praktik korupsi struktural.
“Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah mereka sendiri,” ujar Rifai.
Rifai menambahkan, pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada capaian ekonomi makro. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kebijakan menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk kedaulatan pangan dan stabilitas harga, sebagai fondasi ekonomi nasional yang inklusif.
Dalam acara tersebut turut hadir Ir. Zulham S. Koto, MBA (PT AGRINAS), Elland Yupa Sobhyatta (Analis Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir), Ayi Firdaus (Perhutanan Sosial), serta Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc. (Direktur Landreform ATR/BPN).
Rifai menutup pidatonya dengan kembali menekankan serakahnomics sebagai ancaman utama jika perubahan tidak dilakukan. “Jika ingin keadilan tumbuh, mulailah dari desa, dari mereka yang menjaga pangan bangsa,” katanya.
