JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menilai kenaikan tarif impor Amerika Serikat sebesar 32 persen terhadap Indonesia berpotensi berdampak pada industri energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, dampak itu terkait dengan belum kuatnya industri komponen EBT di dalam negeri.
Bhima menjelaskan, kenaikan tarif impor dapat memicu kenaikan harga suku cadang yang digunakan produsen komponen EBT di Amerika Serikat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berimplikasi pada meningkatnya biaya produksi energi terbarukan di Indonesia.
“Karena kita masih belum punya industri komponen EBT yang kuat di dalam negeri. Kalau misalkan tarifnya naik juga berimplikasi kepada kenaikan biaya untuk memproduksi energi terbarukan di dalam negeri,” kata Bhima saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
Ia juga menilai kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump meningkatkan risiko investasi dalam agenda transisi energi. Selain itu, Bhima menyebut kebijakan tersebut dapat menghambat proyek-proyek dekarbonisasi industri, terutama yang pendanaannya bersumber dari Amerika Serikat.
Meski demikian, Bhima melihat situasi ini sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mempererat kerja sama dengan negara lain. Ia mencontohkan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin Jerman dan Jepang.
“Satu yang kita harus melihat ada blessing in disguise karena JETP misalnya, Just Energy Transition Partnership, kan call it-nya adalah Jerman dan Jepang,” ujar Bhima. “Dalam situasi yang tidak pasti di Amerika, di mana Uni Eropa khususnya Jerman juga terkena dampak kenaikan tarif yang sangat tinggi, ini akan membuat Indonesia bisa bekerja sama lebih erat lagi dengan Jerman dan Jepang,” imbuhnya.
Menurut Bhima, negara-negara maju yang terdampak kebijakan tarif AS berpeluang menambah investasi komponen EBT di Indonesia maupun mendukung upaya memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Selain itu, ia menilai penguatan hubungan Indonesia dengan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama investasi di sektor energi terbarukan.
“Mendekatnya Indonesia kepada blok yang disebut BRICS ini harus segera dimanfaatkan untuk mencari kerja sama investasi entah dari China atau India, untuk menanamkan modalnya ke Indonesia membuat transisi energi menjadi lebih cepat,” kata Bhima.
Bhima menambahkan, pemerintah juga dapat memanfaatkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendatangkan lebih banyak investasi serta membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Ia menyebut Danantara dapat memobilisasi kerja sama antara sektor swasta dan pemanfaatan dividen BUMN guna mendanai berbagai proyek EBT.
“Pendanaannya dengan bunga yang relatif lebih rendah, misalnya menerbitkan obligasi. Hasil dari obligasi tadi bisa digunakan untuk pendanaan proyek misalnya mikro hidro ataupun tenaga angin,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor untuk produk Indonesia hingga 32 persen. Kebijakan itu merupakan bagian dari tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang diberlakukan terhadap negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS.
Dalam data yang diumumkan Trump pada 2 April 2025, Gedung Putih menyatakan, “Indonesia menerapkan tarif impor 64 persen terhadap produk AS.” AS berpandangan angka tersebut muncul akibat manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan yang diterapkan Indonesia.
Defisit perdagangan AS terhadap Indonesia tercatat mencapai 18 miliar dolar AS pada 2024. Data itu disebut menjadi dasar keputusan Trump untuk menaikkan tarif impor produk Indonesia.
