Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali berulang di sejumlah wilayah Indonesia. Lebih dari 200 titik api terpantau muncul lagi di area konsesi berbagai perusahaan yang sebelumnya pernah terbakar. Sejumlah warga di Sumatra dan Kalimantan mengaku kesal karena peristiwa serupa terus terjadi dan meminta pemerintah lebih serius menangani karhutla.
Pemerintah menyatakan akan menindak perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar. Salah satu langkah yang dikemukakan adalah penyegelan petak lahan konsesi di Kalimantan Barat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang ditengarai menjadi sumber kebakaran. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan pesimistis pemerintah mampu bersikap tegas hingga masalah ini tuntas.
Walhi mencatat sepanjang Juli terdapat setidaknya 20.788 titik api (hotspot) di sejumlah daerah. Dari jumlah itu, 231 titik api berada di lahan konsesi milik perusahaan yang pernah terbakar sebelumnya. Selain Riau, Sumatra Barat, dan Kalimantan Selatan, karhutla juga dilaporkan berulang di provinsi lain seperti Aceh, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Keluhan warga di Riau: “Kesal berulang begini”
Di Riau, Fauziah, warga Kabupaten Siak, mengatakan ia kesal karena karhutla terus berulang dan meminta pemerintah membenahi persoalan tersebut. Pemerintah Provinsi Riau mencatat sejak Januari hingga 22 Juli terdapat 82 titik api di Kabupaten Siak. Pada 21 Juli, wilayah yang berjarak sekitar 90 kilometer dari Pekanbaru itu sempat dilanda kabut asap.
Fauziah membandingkan kondisi saat ini dengan empat tahun lalu ketika Siak mengalami kabut asap parah yang membuat warga harus mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Menurutnya, kondisi kali ini tidak separah 2021.
Walhi Riau mencatat sekitar 1.000 hektare hutan dan lahan di Riau terbakar sejak Januari hingga Juli 2025, dengan total 310 titik api level tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Direktur Walhi Riau Jerry Even Sembering menyebut titik api berada di area kerja delapan perusahaan perkebunan kayu dan kelapa sawit yang juga terbakar pada tahun-tahun sebelumnya.
Jerry mengatakan, salah satu temuan titik api tahun ini berada di lahan milik perusahaan yang telah dijatuhi pidana terkait kerusakan, pencemaran lingkungan, dan kebakaran hutan. Ia juga menyebut ada lahan konsesi perusahaan yang kembali terbakar, meski perusahaan tersebut telah dua kali dijatuhi hukuman pidana atas kasus serupa pada 2016 dan 2020. Menurut Jerry, perusahaan yang berulang kali menjadi pelaku karhutla dan memiliki catatan pelanggaran lingkungan hidup “sudah layak dicabut izinnya”.
Sumatra Barat: kekhawatiran kesehatan dan dampak ekonomi pariwisata
Di Sumatra Barat, sejumlah wilayah yang terpapar karhutla tahun ini berada di kawasan wisata Harau, Kabupaten 50 Kota, serta Kabupaten Pasaman Barat—kawasan yang disebut memiliki sejumlah perkebunan sawit. Kebakaran hutan dan lahan di Harau terjadi pada 24 Juli dan menyebabkan kabut asap tebal menyelimuti kawasan tersebut selama beberapa hari. Kebakaran ini diduga akibat pembukaan lahan oleh masyarakat.
Piter, warga setempat, menyebut kabut asap tebal membuat cuaca selama lima hari tidak bersih dan menimbulkan kekhawatiran gangguan kesehatan. Ia juga mengatakan jumlah wisatawan ke Harau menurun, padahal pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan warga lokal. Menurut Piter, pengelola homestay dan sektor wisata terdampak karena tamu takut mendengar informasi kebakaran sehingga menunda atau membatalkan kunjungan.
Sementara itu, kebakaran lahan di Pasaman Barat terjadi pada 1 Agustus dan menghanguskan lahan lebih dari 100 hektare. Buyung Sutan Malenggang, warga Pasaman Barat, mengatakan kabut asap membuatnya tidak bisa lagi berkebun sehingga kehilangan mata pencarian. Ia menyebut asap mengganggu kesehatan dan berdampak pada ekonomi.
Kalimantan Selatan: kabut asap sempat sepekan, warga mengeluh mata pedas
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 4 Agustus 2025 menetapkan status siaga darurat bencana karhutla seiring meluasnya titik api dan musim kemarau. Berdasarkan catatan pemerintah daerah setempat, jumlah titik api di Kalimantan Selatan mencapai 1.900 sejak Januari hingga awal Agustus.
Bakri, seorang petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengatakan karhutla sempat membuat kampung halamannya diliputi kabut asap selama sepekan pada pertengahan Juli. Ia mengaku lebih banyak berada di rumah dan tidak berani bekerja di kebun karena jarak pandang terhalang kabut, ditambah bau asap. “Mata juga terasa pedas,” ujarnya. Menurut Bakri, kabut asap kini mereda setelah hujan turun beberapa hari, tetapi ia khawatir asap akan kembali jika kebakaran terjadi lagi. Ia berharap aturan yang sudah ada dapat ditindaklanjuti secara tegas.
Pemerintah: “Tidak ada toleransi” pembakaran untuk membuka lahan
Presiden Prabowo memanggil sejumlah menterinya untuk membahas karhutla pada Sabtu, 2 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan bersikap tegas dalam penanganan karhutla tahun ini. “Tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” kata Budi pada 3 Agustus 2025.
Budi juga menyampaikan pemerintah akan memfasilitasi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan dengan alternatif teknologi modern. Menurutnya, pemerintah memahami kebutuhan lahan untuk kegiatan ekonomi, tetapi pembakaran hutan bukan solusi yang dapat diterima. Ia menyebut presiden berkomitmen menyediakan akses teknologi yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan agar dampak buruk karhutla seperti kabut asap dapat dikurangi.
Kementerian Bidang Politik dan Keamanan pada 1 Agustus mengirim tim untuk meninjau karhutla di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Sehari setelah kunjungan itu, tim KLH menyegel sepetak lahan milik korporasi yang terbakar di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan tim KLH yang dipimpin Deputi Penegakan Hukum Rizal Irawan setelah lahan tersebut ditengarai menjadi penyebab karhutla di Kubu Raya. Rizal menyatakan penyegelan merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pengendalian pencemaran udara, serta menegaskan langkah tegas akan dilakukan terhadap pelanggaran serupa di daerah lain.
Walhi: keberulangan karhutla menunjukkan impunitas
Walhi menilai munculnya kembali titik api di lokasi yang sama, termasuk di lahan perusahaan yang telah divonis bersalah, menunjukkan pemerintah belum serius menyelesaikan persoalan karhutla. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian menyebut keberulangan karhutla sebagai “bukti nyata negara tunduk pada perusahaan pembakar hutan dan lahan”.
Uli mengatakan klaim keseriusan pemerintah perlu diuji dan menantang pemerintah menunjukkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut berulang kali terkait karhutla. Ia menilai pemerintah selama ini gagal menerapkan kebijakan yang menimbulkan efek jera. Salah satu usulan Walhi adalah memasukkan perusahaan yang terbukti berulang kali menyebabkan karhutla ke dalam daftar hitam, sehingga tidak mendapat kemudahan atau izin baru di daerah lain. Uli merujuk pada kasus tiga perusahaan di Riau yang telah diputus bersalah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas karhutla, tetapi masih beroperasi dan disebut kembali menyebabkan kebakaran tahun ini.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat total lahan terdampak karhutla pada tahun lalu mencapai 376.000 hektare, turun dari 1,1 juta hektare pada 2023.
