Menteri Keuangan Nguyen Van Thang menegaskan bahwa target pertumbuhan tinggi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, serta memastikan keseimbangan utama perekonomian. Kementerian Keuangan, kata dia, sedang menyusun skenario operasional yang lebih spesifik untuk mengupayakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 10% atau lebih, disertai pembagian tanggung jawab yang jelas bagi tiap sektor, bidang, dan daerah.
Menurut Nguyen Van Thang, kebijakan fiskal pada 2026 akan tetap dikelola secara proaktif dan dikembangkan secara rasional dengan fokus pada area kunci. Pemerintah juga menekankan penguatan peran utama anggaran pusat, sembari mendorong inisiatif dan kreativitas kementerian, sektor, serta pemerintah daerah. Ia menambahkan, koordinasi yang erat dengan kebijakan moneter ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan tinggi, mentransformasi model pembangunan, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan, dengan tetap memperbarui pendorong pertumbuhan tradisional serta memanfaatkan pendorong baru secara efektif.
Salah satu pilar kebijakan fiskal ekspansif adalah peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja anggaran negara. Sektor keuangan menargetkan penerimaan dipungut secara benar, penuh, dan tepat waktu, sekaligus menjaga serta mengembangkan sumber pendapatan secara berkelanjutan. Untuk periode 2026–2030, tingkat mobilisasi anggaran negara diproyeksikan sekitar 18% dari PDB. Adapun pada 2026, pendapatan anggaran ditargetkan naik setidaknya 10% dibanding 2025 guna membuka ruang bagi peningkatan belanja untuk investasi pembangunan, kesejahteraan sosial, pertahanan nasional, dan keamanan.
Dari sisi belanja, disiplin fiskal tetap menjadi penekanan. Implementasi penghematan sejak awal tahun—10% dari belanja rutin dan 5% dari belanja investasi pembangunan—dipandang sebagai upaya merestrukturisasi belanja menuju efisiensi dan keberlanjutan. Dana hasil penghematan diprioritaskan untuk tugas kesejahteraan sosial dan investasi pada proyek infrastruktur transportasi utama yang dinilai memiliki dampak limpahan tinggi. Pemerintah juga menargetkan porsi belanja investasi pembangunan meningkat menjadi sekitar 40% dari total belanja anggaran, untuk mendukung penyelesaian infrastruktur strategis dan memperkuat daya saing ekonomi.
Di tengah ekspansi fiskal, defisit anggaran dan utang publik disebut akan dijaga dalam batas aman sesuai kemampuan ekonomi untuk meminjam dan membayar kembali. Langkah ini diposisikan sebagai prasyarat stabilitas makroekonomi sekaligus faktor yang dinilai berkontribusi pada peningkatan peringkat kredit nasional dan perluasan akses ke pembiayaan jangka panjang dengan biaya yang wajar.
Nguyen Van Thang juga menyampaikan fokus kebijakan tidak hanya pada solusi jangka pendek. Sektor keuangan diarahkan untuk membangun potensi pertumbuhan jangka panjang melalui pengembangan pasar keuangan yang tersinkronisasi, terutama pasar modal dan pasar saham. Peningkatan pasar saham disebut sebagai peluang penting untuk menarik arus modal domestik dan asing, sekaligus membentuk saluran mobilisasi modal jangka menengah dan panjang yang lebih efektif bagi perekonomian.
Selain itu, kerangka hukum untuk model ekonomi baru—seperti ekonomi digital, transformasi hijau, dan aset digital—direncanakan terus diperkuat, sejalan dengan peningkatan tata kelola perusahaan dan transparansi pasar. Di bidang investasi asing, strategi penarikan yang selektif dengan prioritas pada proyek berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang memiliki efek limpahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas arus modal serta memperkuat keterkaitan antara sektor penanaman modal asing (FDI) dan pelaku usaha domestik.
Sejumlah ekonom turut menyoroti pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pada 2026. Dengan adanya potensi tekanan inflasi dan gejolak pasar keuangan internasional, mereka menilai kurangnya koordinasi dapat memicu guncangan yang tidak diinginkan bagi perekonomian. Karena itu, kebijakan fiskal ekspansif dinilai perlu berjalan paralel dengan kebijakan moneter yang hati-hati dan fleksibel untuk mendukung pertumbuhan sekaligus mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai tukar, dan menjaga tingkat suku bunga. Koordinasi yang selaras disebut dapat membantu menekan biaya modal serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor.
