Pemerintah menyatakan terus mewaspadai potensi kenaikan harga minyak dunia menyusul eskalasi konflik AS-Israel versus Iran. Salah satu perhatian utama adalah dampak konflik terhadap kondisi di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah telah meningkatkan volatilitas harga minyak dalam jangka pendek. Pemerintah, menurutnya, perlu mengantisipasi risiko harga minyak berada di kisaran 90 hingga 100 dolar AS per barel, terutama jika gangguan di Selat Hormuz berlanjut.
Suahasil menjelaskan kenaikan harga minyak dunia akan berpengaruh pada Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia. Ia menyebut ICP mengacu pada harga minyak Brent.
“Harga ICP kita enggak jauh dari Brent, biasanya 4 dolar di bawah harga Brent. Jadi efeknya ke harga ICP kita pada hari-hari ini sekitar 84 atau 85 dolar per barel,” kata Suahasil dalam keterangan pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia menambahkan pemerintah berharap konflik tidak berlanjut agar harga minyak kembali stabil. Dalam asumsi ekonomi makro APBN 2026, pemerintah mematok harga minyak pada level 70 dolar AS per barel.
Selain memantau perkembangan harga, pemerintah juga berupaya memperkuat strategi ketahanan energi. Upaya tersebut mencakup menjaga kecukupan cadangan energi nasional serta memastikan kelancaran pasokan energi di dalam negeri.
Suahasil menyatakan kebijakan subsidi dan kompensasi energi ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak atau volatilitas harga energi di tingkat global.
