Tanggal 1 Juni 2025 menandai 80 tahun lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Peringatan ini menjadi momentum refleksi, bukan hanya untuk mengenang rumusan nilai-nilai kebangsaan pada 1 Juni 1945, tetapi juga untuk menilai sejauh mana Pancasila benar-benar menjadi pijakan dalam praktik kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi.
Di tengah perubahan global yang cepat, perang dagang internasional disebut menjadi salah satu ujian besar bagi Sistem Ekonomi Pancasila—konsep ekonomi khas Indonesia yang menekankan gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian. Ketegangan dagang antarkekuatan besar dinilai membawa dampak berantai ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Perang dagang modern tidak ditandai dengan konflik bersenjata, melainkan melalui kebijakan ekonomi seperti tarif tinggi, pembatasan ekspor-impor, serta perebutan dominasi pasar global. Ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok berseteru, dampaknya dapat menjalar ke Indonesia, antara lain melalui melemahnya ekspor, terganggunya industri dalam negeri akibat bahan baku impor yang menjadi langka dan mahal, serta meningkatnya kerentanan nilai tukar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang ketangguhan sistem ekonomi nasional dalam menghadapi guncangan eksternal. Dalam konteks peringatan 80 tahun Pancasila, muncul dorongan untuk meninjau apakah prinsip gotong royong dan keadilan sosial telah benar-benar menjadi roh dalam strategi pembangunan ekonomi.
Sistem Ekonomi Pancasila diposisikan sebagai “jalan ketiga” yang tidak meniru kapitalisme Barat maupun sosialisme Timur. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasal 33 UUD 1945 menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang menempatkan koperasi, BUMN yang sehat, serta usaha kecil rakyat sebagai fondasi.
Namun, dalam praktiknya, Indonesia dinilai masih rentan terhadap gelombang ekonomi global. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan impor barang industri membuat perekonomian mudah terpengaruh ketika terjadi gejolak internasional. Perang dagang kemudian dipandang sebagai peringatan bahwa tanpa penguatan kemandirian ekonomi, Indonesia berisiko terombang-ambing oleh kepentingan eksternal.
Momentum Hari Lahir Pancasila juga dipandang sebagai kesempatan untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi agar selaras dengan prinsip ideologis yang menekankan bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga keadilan distribusi, perlindungan bagi rakyat kecil, serta solidaritas sosial. Dalam situasi perang dagang, sejumlah langkah strategis dinilai relevan, seperti penguatan industri hulu dalam negeri, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi digital dan energi terbarukan.
Di saat yang sama, kebijakan tersebut ditekankan agar tidak meninggalkan pelaku ekonomi kecil. UMKM, koperasi, dan ekonomi desa disebut perlu ditempatkan sebagai ujung tombak, sehingga ketahanan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada kelompok tertentu, melainkan pada basis ekonomi rakyat.
Prinsip gotong royong yang terkandung dalam Pancasila juga dipandang sebagai strategi menghadapi ketidakpastian pasar global. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai penting untuk membangun ekonomi yang tidak bergantung pada segelintir konglomerat atau investor asing, melainkan pada kekuatan kolektif rakyat.
Gagasan tersebut menekankan prioritas pada penguatan ekonomi dalam negeri. Ketika desa kuat, koperasi berjalan, dan BUMN menjalankan peran sebagaimana mestinya, sistem ekonomi dinilai dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif menghadapi tekanan eksternal.
Menjelang 1 Juni 2025, Pancasila kembali ditekankan sebagai kompas masa depan ekonomi Indonesia, bukan sekadar warisan sejarah. Perang dagang disebut hanya satu dari berbagai tantangan global yang akan dihadapi. Karena itu, konsistensi menjadikan Pancasila sebagai dasar kebijakan ekonomi—bukan sekadar slogan—dipandang sebagai kunci agar Indonesia dapat tumbuh secara adil dan bermartabat.
