Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik pejabat baru yang akan memperkuat penegakan hukum di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dua pejabat yang dilantik adalah Direktur Jenderal Penegakan Hukum Rilke Jeffri Huwae dan Direktur Penindakan Pidana Ma’mun.
Bahlil menyatakan kedua pejabat tersebut berasal dari institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Menurut dia, tugas keduanya mencakup penyelesaian sengketa dan persoalan di sektor migas maupun minerba.
“Jadi kita melantik Dirjen Gakkum. Ini adalah Dirjen Baru, karena amanat undang-undang khususnya di Menirba dan PP-nya yang sekarang sudah lagi selesai itu adalah segala sengketa persoalan-persoalan yang ada di Minerba diselesaikan semuanya di Kementerian ESDM,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum juga ditugaskan untuk mengamankan aset negara agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, bukan hanya oleh segelintir pihak.
“Kita akan atas arahan Bapak Presiden dan harus kita menyelamatkan Aset Negara. Aset negara kita harus selamatkan dan kita kembalikan ke Pasar 33. Jadi kami nggak main-main. Kami harus luruskan yang tidak lurus. Yang sudah lurus kita buat tampak lurus. Yang bengkok kita luruskan,” ujarnya.
Bahlil menegaskan ruang lingkup kerja direktorat baru difokuskan pada penataan sumber daya alam agar tidak terjadi praktik pertambangan ilegal maupun pengeboran minyak ilegal. Namun, kewenangan eksekusi berupa pencabutan izin tetap berada di tangan Menteri ESDM.
“Kewenangan untuk mencabut izin itu ada pada Menteri. Tetapi mereka yang begitu ada masalah dengan Dirjen Minerba dan dilakukan dievaluasi di lapangan, (Ada) masalah ya cabut. Melakukan penataan izin-izin tambang dan illegal mining, illegal drilling,” kata dia.
Selain itu, Bahlil menyebut pihaknya berencana melibatkan unsur lain dalam struktur direktorat baru tersebut, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta unsur TNI yang sudah pensiun atau memutuskan pensiun.
“Nanti ada Direkturnya, satu lagi dari KPK. Kita minta. Nanti kita juga ada minta nanti dari TNI, tapi yang sudah pensiun. Atau yang mempensiunkan diri, kita tarik semua disini,” ucapnya.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil juga menyampaikan klaim bahwa cadangan migas Indonesia masih besar, yang tercermin dari potensi cekungan sedimen migas yang belum digarap. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi 128 cekungan, dengan 68 cekungan sedimen yang masih “perawan” dan belum dikelola.
“Nah sekaligus kami umumkan bahwa masih ada 60 wilayah kerja yang kita akan tenderkan pada waktu 2-3 tahun ke depan,” ujarnya dalam Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5/2025).
Bahlil mengatakan ia meminta arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelaksanaan tender 60 wilayah kerja tersebut. Ia juga menyinggung sejumlah area yang disebutnya sebagai lapangan lama namun memerlukan pengembangan.
Menurut Bahlil, langkah ini terkait target peningkatan lifting minyak yang dicanangkan Presiden, yakni mencapai 900.000 hingga 1 juta barel pada 2029 sampai 2030.
“Atas dasar hal tersebut bapak presiden telah mencanangkan dan memerintahkan kepada kami sebagai pembantu bapak presiden di Kementerian ESDM untuk bagaimana caranya agar lifting kita kita naikkan dan harus bisa mencapai di angka 900.000 sampai dengan 1 juta barel pada tahun 2029 sampai dengan 2030,” kata dia.
Ia menambahkan, potensi produksi dari cekungan migas bervariasi, termasuk yang mencapai puluhan ribu barel. Bahlil juga mencontohkan potensi gas di Natuna yang disebutnya mencapai 222 TSF, namun memiliki kandungan karbon dioksida yang tinggi.
“Di Natuna itu ada sekitar gas kita itu ada sekitar 222 TSF. Namun, memiliki karbon dioksida 72 persen, ada yang 45 persen bahkan minyaknya ada yang 30.000 barel, artinya apa? cadangan kita masih cukup luar biasa,” ujarnya.
