Aktivitas impor dan ekspor pada awal tahun umumnya menghadapi fluktuasi, dipengaruhi antara lain oleh libur panjang Tahun Baru Imlek, pemulihan pasar konsumen yang berjalan bertahap, serta dinamika perdagangan internasional. Dalam situasi tersebut, unit-unit di bawah Sub-Dinas Kepabeanan Wilayah VII menempatkan stabilitas operasional dan pencegahan gangguan rantai pasok sebagai prioritas.
Sejak awal tahun, Sub-Dinas Kepabeanan Wilayah VII melaporkan telah menjaga proses kepabeanan tetap stabil dan lancar melalui penerapan solusi operasional yang proaktif dan terkoordinasi. Pengaturan personel bertugas serta penanganan prosedur sebelum, selama, dan setelah libur Tahun Baru Imlek disebut dilakukan secara efisien untuk memastikan pemrosesan dokumen bisnis tepat waktu.
Tim operasional juga mempertahankan jadwal tugas sesuai kebutuhan untuk barang impor dan ekspor yang melintasi gerbang perbatasan, terutama untuk komoditas seperti produk pertanian, mesin dan peralatan, pupuk, bahan kimia, serta barang konsumsi.
Wakil Kepala Sub-Dinas Kepabeanan Wilayah VII, Le Phuong, menyatakan unitnya menyusun rencana operasional yang fleksibel dengan menyesuaikan perkembangan aktual kegiatan impor dan ekspor. Menurutnya, tujuan yang ditetapkan adalah memfasilitasi perdagangan sekaligus memperkuat manajemen, dengan upaya menyelesaikan tugas pengumpulan pendapatan anggaran negara.
Le Phuong menambahkan, penguatan pertukaran informasi dengan pelaku usaha dan penyelesaian hambatan dalam proses kepabeanan secara cepat turut meningkatkan efisiensi manajemen. Berbagai masalah yang muncul ditangani segera untuk mencegah dampak negatif terhadap kemajuan proses kepabeanan bagi perusahaan.
Di luar penguatan operasi internal, Sub-Dinas Kepabeanan Wilayah VII juga menekankan dialog dan dukungan kepada pelaku usaha impor-ekspor sebagai langkah penting untuk mendorong pendapatan anggaran yang berkelanjutan. Pada awal tahun, sejumlah perusahaan di wilayah perbatasan disebut menghadapi penurunan pesanan, kenaikan biaya logistik, serta fluktuasi kebijakan perdagangan dari mitra. Aparat kepabeanan menilai situasi tersebut, membimbing perusahaan agar mematuhi ketentuan, serta mengusulkan solusi penyelesaian kesulitan dalam kerangka hukum.
Ketua Tim Bea Cukai Gerbang Perbatasan Internasional Lao Cai, Tran Anh Tu, mengatakan pihaknya memandang dunia usaha sebagai mitra. Menurutnya, dukungan kepada perusahaan dapat membantu menekan biaya dan waktu, sekaligus berkontribusi pada peningkatan omzet impor dan ekspor yang menjadi sumber pendapatan anggaran negara.
Salah satu fokus dukungan kepada dunia usaha adalah percepatan reformasi prosedur administrasi. Proses bisnis ditinjau ulang, perantara dihilangkan, dan pemrosesan dokumen secara elektronik ditingkatkan. Langkah ini dilaporkan memperpendek waktu kepabeanan, terutama untuk pengiriman ekspor produk pertanian yang memerlukan ketepatan waktu.
Selain itu, unit terkait secara rutin menyebarluaskan informasi mengenai hukum dan kebijakan kepabeanan agar perusahaan memperoleh pembaruan aturan tentang pajak, asal barang, inspeksi khusus, dan ketentuan lain. Upaya tersebut ditujukan untuk meminimalkan kesalahan deklarasi dan meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam kegiatan impor dan ekspor.
Kantor Bea Cukai Stasiun Kereta Api Lao Cai juga disebut menerapkan reformasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan kualitas layanan. Prosedur diproses cepat sesuai ketentuan, disertai penguatan dukungan, dialog, serta penyelesaian masalah secara segera.
Dalam operasionalnya, unit ini mendorong penerapan prosedur di lingkungan elektronik untuk membantu perusahaan mengurangi waktu dan biaya. Koordinasi dengan pasukan fungsional dan industri perkeretaapian juga diperkuat guna memastikan proses kepabeanan barang berjalan cepat dan aman. Di sisi lain, penekanan pada manajemen risiko dilakukan untuk meningkatkan pengendalian serta mencegah potensi kehilangan pendapatan.
Secara kumulatif pada periode 1 Januari hingga 24 Februari 2026, pendapatan anggaran negara yang dihimpun mencapai hampir 332 miliar VND. Angka tersebut setara 17,64% dari target yang ditetapkan Perdana Menteri, mencapai 13,52% dari target yang diupayakan, dan meningkat 35,6% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Berdasarkan rincian wilayah, pendapatan di Lao Cai mencapai 327,57 miliar VND atau 13,65% dari target yang ditetapkan Komite Rakyat Provinsi. Di Lai Chau, pendapatan tercatat 0,19 miliar VND atau 0,69% dari target. Sementara itu, di Dien Bien, pendapatan mencapai 4,16 miliar VND atau 37,84% dari target.
Untuk mendorong capaian tersebut, Sub-Dinas Kepabeanan Wilayah VII menerapkan serangkaian solusi manajemen pendapatan yang mencakup analisis dan evaluasi sumber penerimaan, pengendalian ketat atas nilai, kode komoditas, dan asal barang, peningkatan kualitas konsultasi penilaian, serta pengendalian prosedur pengembalian pajak sesuai ketentuan.
Upaya pemberantasan penyelundupan dan penipuan perdagangan juga diintensifkan guna mendukung lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Koordinasi rutin dengan pasukan fungsional di wilayah perbatasan turut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian.
Dengan langkah reformasi, modernisasi, dan penguatan manajemen, Sub-Dinas Kepabeanan Wilayah VII menyatakan terus membangun lingkungan kepabeanan yang lebih kondusif dan transparan, sekaligus berupaya mencapai target penerimaan tahunan.
