Bank Indonesia (BI) mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, serta membantu pelaku usaha menekan biaya dan mengelola risiko nilai tukar.
Kepala Kantor Perwakilan BI Beijing, Yulian Wihantoro, mengatakan efisiensi transaksi keuangan lintas negara kerap luput diperhatikan perusahaan saat melakukan ekspansi global. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Indonesia–China Business Dialogue di Changsha, Provinsi Hunan, China, pada 10 Maret 2026, waktu setempat.
Di hadapan sekitar 200 pelaku usaha dari Indonesia dan China, Yulian menjelaskan bahwa sistem keuangan yang efisien berperan langsung dalam menekan biaya operasional perusahaan sekaligus membantu pengelolaan risiko bisnis. Menurutnya, aspek tersebut membuat kerja sama keuangan Indonesia dan China menjadi relevan bagi dunia usaha.
BI bersama Bank Sentral China telah menandatangani kerangka kerja transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal pada Mei 2025. Melalui skema ini, transaksi perdagangan dan investasi dapat diselesaikan langsung menggunakan rupiah dan renminbi (RMB), sehingga pelaku usaha tidak perlu bergantung pada mata uang pihak ketiga. Dengan demikian, biaya konversi valuta asing dapat ditekan.
Selain penghematan biaya, transaksi dinilai dapat berlangsung lebih cepat karena perbedaan zona waktu Indonesia dan China hanya sekitar satu jam. Kondisi tersebut juga disebut membantu perusahaan mengelola risiko nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Yulian menambahkan, penggunaan LCT terus berkembang seiring meningkatnya jumlah perusahaan dan volume transaksi. Ia menyebut China menjadi salah satu kontributor besar transaksi LCT di luar kawasan ASEAN.
Di luar kerja sama mata uang lokal, Indonesia dan China juga memperkuat konektivitas pembayaran digital lintas negara melalui sistem QR Code. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan wisatawan, konsumen, dan pelaku usaha bertransaksi menggunakan aplikasi domestik masing-masing negara.
Layanan pembayaran lintas negara tersebut direncanakan mulai terhubung dengan aplikasi Alipay pada Mei 2026. Inisiatif ini disebut sebagai dukungan bagi sektor pariwisata, UMKM, dan pengembangan ekonomi digital di kedua negara.
Dalam forum yang sama, Vice President CNGR Indonesia Chen Hailei menyampaikan bahwa Indonesia sejak lama menjadi tujuan utama ekspansi global perusahaan material baterai kendaraan listrik asal China tersebut. Ia mengatakan CNGR mulai datang ke Jakarta pada 2011 dan sejak itu memulai investasi di Indonesia.
Chen menyebut CNGR telah membangun basis industri di Indonesia, mulai dari produksi hingga perencanaan industri, termasuk pengembangan material baterai kendaraan listrik berstandar global. Ia juga mengungkapkan bahwa biaya awal investasi di Indonesia lebih tinggi dibanding China, terutama belanja modal (CAPEX) yang sekitar 25–30 persen lebih mahal, namun biaya operasional (OPEX) dinilai lebih rendah.
Menurut Chen, pada periode 2021 hingga 2025, perbandingan biaya investasi keseluruhan antara China dan Indonesia dalam proyek CNGR turun hampir 30 persen. Ia juga mengingatkan investor China agar memahami regulasi dan dinamika politik Indonesia sebelum berinvestasi, mengingat perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan dan mekanisme hukum kedua negara.
