Bank Indonesia (BI) menilai kapasitas penyaluran kredit perbankan masih longgar dan dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penilaian ini didukung oleh ketersediaan likuiditas perbankan yang dinilai masih memadai.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, kredit pada Desember 2025 tumbuh 9,69 persen (year on year/yoy) dan turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen (yoy) sepanjang 2025. Dengan capaian tersebut, BI memandang peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi masih terbuka.
Menurut Destry, pada Januari 2026 fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan tercatat sebesar Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia. BI menilai ruang ini dapat terus dioptimalkan sebagai pendorong pertumbuhan.
BI juga mengimbau perbankan untuk menyesuaikan special rate guna mendorong penurunan suku bunga kredit yang lebih cepat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lebih kuat. Ke depan, intermediasi pada 2026 diprakirakan tetap solid pada kisaran 8–12 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit Januari 2026 yang mencapai 9,96 persen (yoy).
Selain itu, Destry menekankan pentingnya sinergi antarotoritas untuk memperkuat kontribusi sistem keuangan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi BI, bank sentral memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking) untuk memastikan kecukupan likuiditas serta mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah.
Hingga minggu pertama Februari 2026, perbankan disebut telah memperoleh insentif KLM sebesar Rp427,5 triliun. Destry menambahkan, sinergi antarlembaga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit sekaligus mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan.
BI menyatakan bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk penguatan KLM berorientasi ke depan, diarahkan untuk menyediakan kecukupan likuiditas dan mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor prioritas. Destry menuturkan, sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi kunci untuk membangun optimisme dan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
