HANOI — Tekanan boikot terhadap peritel fesyen asal Swedia, Hennes & Mauritz AB (H&M), belum mereda. Setelah dua pekan terakhir menghadapi penolakan di China, seruan boikot terhadap H&M juga mencuat di Vietnam pada awal pekan ini. Isu Xinjiang, sengketa Laut China Selatan, serta dinamika hubungan China dengan dunia internasional berkelindan dalam gelombang penolakan tersebut.

Juru bicara Pemerintah China, Xu Guixiang, mempertanyakan keberlanjutan bisnis H&M di China. “Bisakah H&M terus menghasilkan uang di pasar China? Tidak lagi,” kata Guixiang dalam konferensi pers awal pekan lalu. Ia juga menilai perusahaan tidak seharusnya mengaitkan dinamika politik dengan kegiatan ekonomi. Di media sosial, akun resmi H&M dipenuhi kecaman warganet.

Akar boikot: pernyataan soal kapas Xinjiang

Boikot di China bermula dari beredarnya kembali pernyataan H&M pada 2020. Saat itu, manajemen perusahaan menyatakan tidak lagi mengambil kapas—bahan baku produknya—dari Xinjiang, sebuah provinsi di China. H&M menyebut keputusan itu diambil karena kesulitan melakukan uji tuntas yang kredibel di wilayah tersebut.

Langkah itu muncul setelah media dan kelompok hak asasi manusia melaporkan adanya sistem kerja paksa di Xinjiang. Sejumlah merek Barat lain seperti Burberry, Nike, dan Adidas juga ikut menjadi sasaran boikot konsumen di China.

Masalah baru: peta Laut China Selatan dan reaksi Vietnam

Di tengah upaya merespons tekanan di China, H&M menghadapi persoalan lain. Manajemen H&M di Shanghai dipanggil dua regulator kota itu untuk memperbaiki kesalahan terkait gambar peta yang mencakup kawasan Laut China Selatan yang ditampilkan di laman perusahaan.

Namun, setelah peta tersebut diperbaiki, kecaman justru muncul dari Vietnam. Surat kabar Vietnam, Saigon Giai Phong, mengutip ketua salah satu asosiasi hak konsumen Vietnam yang menilai peta baru yang ditampilkan H&M melanggar kedaulatan maritim Vietnam.

Hingga kini, belum ada komentar dari manajemen H&M terkait perkembangan terbaru boikot produknya.

Taruhan pasar: China dan Vietnam

Situasi ini menjadi ujian bagi H&M karena China merupakan pasar besar, sementara Vietnam dipandang memiliki peluang ekonomi yang meningkat. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang belum merata akibat pandemi Covid-19, China dan Vietnam disebut menjadi tumpuan harapan bagi perusahaan global.

Forbes mencatat penjualan H&M di China mencapai 339 juta dollar AS selama 12 bulan hingga November 2020. China juga disebut masuk empat besar pangsa pasar terbesar H&M secara global.

Ketergantungan merek global pada pasar China juga terlihat pada perusahaan lain. Nike, misalnya, diperkirakan meraup pendapatan 4,6 miliar dollar AS dari China pada tahun lalu. Sementara itu, pasar China menyumbang 40 persen penjualan tahunan Burberry.

Bain & Company memperkirakan warga China membeli 48 persen lebih banyak barang mewah pada 2020 dibanding setahun sebelumnya, dengan total pengeluaran mencapai 52 miliar dollar AS. China diproyeksikan menjadi pasar mewah terbesar di dunia pada 2025.

Xinjiang dalam rantai pasokan kapas global

Peran Xinjiang dalam rantai pasokan pakaian global turut memengaruhi dinamika boikot. Xinjiang menghasilkan lebih dari 80 persen kapas mentah China dan memproduksi sekitar seperlima kapas dunia.

Melalui keterangan tertulis, Kedutaan Besar China di Jakarta menyatakan Xinjiang memproduksi kapas berkualitas tinggi dan pemasukan dari sektor pemetikan kapas cukup besar. Kedutaan juga menyebut tenaga kerja pemetik kapas di Xinjiang menandatangani kontrak kerja atas dasar kesetaraan, kesukarelaan, dan kesepakatan.

Di sisi lain, Konsorsium Hak Pekerja Amerika Serikat memperkirakan bahan dari Xinjiang terkait dengan lebih dari 1,5 miliar pakaian yang diimpor setiap tahun oleh merek dan pengecer Amerika. Namun, pelacakan asal kapas dinilai sulit. Better Cotton Initiative yang berbasis di Geneva menyatakan kapas dapat berpindah tangan “setidaknya” enam atau tujuh kali sejak dipanen hingga dipintal menjadi tekstil, bahkan terkadang melewati beberapa negara.

Respons perusahaan multinasional: hati-hati dan berisiko

Dengan latar tersebut, perusahaan multinasional dinilai melangkah hati-hati menghadapi boikot di China. Financial Times menilai perselisihan diplomatik terkait dugaan penyalahgunaan HAM di Xinjiang terhadap warga etnis Muslim Uighur berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi perusahaan. Jika salah memilih strategi respons, pangsa pasar dapat tergerus dan rantai pasokan terganggu.

The New York Times mencatat sejak 2016 sejumlah perusahaan global menyatakan tidak mengambil bahan baku dari Xinjiang dan menyatakan sikap menentang pelanggaran HAM. Perusahaan yang disebut antara lain Patagonia, PVH, Marks & Spencer, dan Gap.

Namun, setelah boikot terhadap H&M dan sejumlah merek lain mencuat dalam dua pekan terakhir, dilaporkan beberapa merek menghapus kebijakan mereka terkait larangan praktik kerja paksa dalam proses produksi. Penghapusan tersebut disebut dilakukan oleh VF Corp, Inditex (produsen Zara), dan PVH.

Perusahaan Jerman, Hugo Boss, juga sempat mengunggah pernyataan di Weibo bahwa perusahaan membeli dan mendukung kapas Xinjiang. Sejumlah merek Jepang seperti Muji dan Uniqlo turut membanggakan penggunaan kapas asal Xinjiang.

• Boikot H&M dipicu isu Xinjiang dan meluas ke persoalan peta Laut China Selatan.
• China menjadi pasar penting bagi merek global, sementara Vietnam dipandang sebagai peluang pertumbuhan.
• Rantai pasokan kapas yang kompleks membuat pelacakan asal bahan baku sulit dilakukan.
• Perusahaan multinasional menghadapi risiko bisnis jika keliru merespons tekanan politik dan konsumen.