JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai proses audit atas laporan keuangan Tahun 2025 di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Sosial (Kemensos). Tahap awal ini dilakukan melalui kegiatan entry meeting untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengatakan entry meeting merupakan langkah awal dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan kementerian. “Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Akhsanul di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Dalam entry meeting di Kemenpora, Akhsanul menyampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bahwa pemeriksaan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Tahun 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Audit di Kemenpora juga difokuskan pada sejumlah area strategis, mulai dari implementasi sistem aplikasi keuangan, pengelolaan belanja, hingga penguatan pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pemerintah. Akhsanul menekankan pentingnya dukungan aktif seluruh jajaran kementerian selama proses audit, terutama dalam penyediaan data dan informasi. “BPK mengharapkan dukungan pimpinan dan pejabat Kemenpora agar kegiatan pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” katanya.
Selain Kemenpora, BPK juga menggelar entry meeting untuk pemeriksaan laporan keuangan Kemensos Tahun 2025. Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, Akhsanul menyampaikan pemeriksaan akan mencakup pengujian pengelolaan belanja barang dan bantuan sosial, akurasi pelaporan keuangan, serta efektivitas SPI.
“BPK berkomitmen untuk bersinergi sebagai mitra Kemensos dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara dan kinerja pelayanan publik,” ujar Akhsanul.
Melalui rangkaian entry meeting tersebut, BPK menegaskan komitmennya membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan kementerian dan lembaga. Selain memberikan opini atas laporan keuangan, proses audit diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.
