Bupati Bondowoso Abd Hamid Wahid memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah selama 2025 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan pembangunan tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Raden Bagus Asra, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutannya, Abd Hamid menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Menurutnya, forum ini menjadi wadah untuk menyinergikan perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ia menyampaikan, pembangunan Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren positif meski masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Bondowoso mencapai 5,32% atau meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 12,20%, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,55%.
Selain itu, Indeks Gini disebut membaik menjadi 0,271 yang menunjukkan ketimpangan semakin rendah. Namun, Abd Hamid menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menegaskan arah pembangunan sudah sesuai, tetapi memerlukan percepatan agar hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ia menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, antara lain kerawanan bencana, alih fungsi lahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, optimalisasi pemanfaatan Ijen Geopark, rendahnya kualitas sumber daya manusia, permasalahan tata kelola dan penegakan hukum, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum optimal, terbatasnya lapangan kerja, infrastruktur yang belum memadai, serta pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat.
Abd Hamid juga menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025–2029 dengan visi “Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan.”
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bondowoso 2027 adalah “Penguatan Kesejahteraan Sosial Dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.” Ia menyebut tema tersebut menegaskan arah pembangunan 2027 selain mendukung program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Timur, juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan.
“Artinya, pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan hari ini, sekaligus menjamin keberlangsungan sumber daya untuk generasi mendatang, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat,” kata Abd Hamid.
