Pemilihan umum (pemilu) kerap dipahami sebagai pesta demokrasi yang menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Namun, pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa agenda lima tahunan ini juga membawa pengaruh nyata terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui belanja pemerintah maupun aktivitas konsumsi dan produksi yang mengiringi tahapan pemilu.

Jadwal Pemilu 2024 dan kaitannya dengan aktivitas ekonomi

Indonesia akan menggelar pemilu serentak pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Adapun pemilihan kepala daerah (pilkada) dijadwalkan berlangsung pada akhir 2024. Rangkaian tahapan tersebut mendorong aktivitas ekonomi sejak masa persiapan, pelaksanaan, hingga pascapemungutan suara.

Belanja pemilu mendorong konsumsi dan perputaran sektor riil

Penyelenggaraan pemilu memengaruhi dinamika perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan pemerintah. Pengeluaran terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari belanja logistik pemilu, pengadaan barang dan jasa, hingga belanja kampanye peserta pemilu.

Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan logistik, barang, dan jasa dapat menggairahkan sektor produksi dan distribusi. Selain itu, belanja pemilu dari tingkat pusat hingga badan ad hoc—yang membantu kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat pemungutan suara (TPS)—turut menambah pendapatan masyarakat melalui honorarium, yang kemudian berpotensi mendorong daya beli.

Aktivitas sosialisasi dan kampanye juga meningkatkan permintaan berbagai layanan dan produk. Sejumlah sektor yang disebut terdampak positif meliputi makanan-minuman, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), akomodasi, serta transportasi dan logistik.

Efek ke usaha kecil-menengah dan kegiatan padat karya

Selain sektor formal, pemilu juga menstimulus usaha padat karya yang banyak digerakkan pelaku kecil dan menengah. Contohnya usaha percetakan, konfeksi, periklanan, dan kegiatan lain yang mendukung kampanye maupun sosialisasi. Di masa pemilu, juga kerap muncul agenda pasar murah yang bertujuan mendongkrak popularitas tokoh atau institusi partai, yang pada gilirannya menambah aktivitas belanja di masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap tambahan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), sehingga secara tidak langsung ikut mendorong pendapatan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.

Anggaran Pemilu 2024 dan tren kenaikan biaya

Untuk Pemilu 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 71,3 triliun, yang diberikan sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Penyalurannya dilakukan bertahap:

• 2022: Rp 3,1 triliun
• 2023: Rp 30 triliun
• 2024: Rp 38,2 triliun

Alokasi ini meningkat sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 triliun, dan lebih tinggi dibanding Pemilu 2014 yang menghabiskan Rp 24,1 triliun.

Lonjakan anggaran Pemilu 2024 antara lain dikaitkan dengan pelaksanaan pilpres dan pilkada yang berlangsung pada tahun yang sama, berbeda dengan Pemilu 2019 dan 2014 yang tidak serempak untuk kedua agenda tersebut. Faktor lain yang disebut mendorong kenaikan biaya adalah bertambahnya jumlah partai politik dan pemilih, perubahan regulasi, pemekaran daerah, serta kenaikan honorarium penyelenggara pemilu dari tingkat TPS hingga kecamatan. Selama ini, honorarium disebut berada pada kisaran Rp 500.000 hingga Rp 700.000.

Dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian

Besarnya anggaran pemilu berdampak langsung melalui peningkatan konsumsi pemerintah. Sementara dampak tidak langsung terjadi melalui tambahan pendapatan masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) sebagai akibat dari kampanye dan pelaksanaan pemilu.

LNPRT, mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan entitas legal dan sosial yang tidak dikendalikan pemerintah dan menyediakan barang atau jasa secara gratis atau sangat terjangkau untuk rumah tangga. Salah satu contoh yang disebut adalah belanja calon legislator untuk kepentingan politik dan popularitas.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurohman, memperkirakan konsumsi belanja pemerintah dari pemilu terhadap PDB naik 0,75% pada 2023 dan 1% pada 2024. Sektor dengan efek pengganda besar disebut mencakup makanan-minuman, logistik, transportasi, pakaian, dan jasa pendukung pemilu.

Dari sisi pengeluaran calon legislatif (caleg), diperkirakan terjadi peningkatan konsumsi LNPRT sebesar 4,72% pada 2023 dan 6,57% pada 2024. Adapun dampak tidak langsung terhadap konsumsi masyarakat diperkirakan sebesar 0,14% pada 2023 dan 0,21% pada 2024.

Perhitungan tersebut mempertimbangkan asumsi pengeluaran rata-rata caleg DPR sebesar Rp 1 miliar per orang dan caleg DPRD sekitar Rp 200 juta. Tercatat jumlah calon anggota DPR mencapai 9.917 orang untuk memperebutkan 500 kursi DPR. Sementara itu, jumlah kursi DPRD provinsi sebanyak 12.372 dan DPRD kabupaten/kota sebanyak 17.510.

Pola ekonomi dalam siklus pemilu: pelajaran dari pemilu sebelumnya

Dinamika ekonomi tidak hanya terjadi menjelang Pemilu 2024. Kajian DBS Macro and Strategy Team yang menganalisis tren ekonomi dan pasar Indonesia pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 menemukan kecenderungan pertumbuhan PDB riil melambat hingga dua triwulan sebelum pemilu, kemudian stabil, dan akhirnya menguat. Pola ini dikaitkan dengan sikap kehati-hatian pelaku ekonomi menjelang pemilu karena potensi perubahan agenda ekonomi dan regulasi.

Dalam empat pemilu terakhir tersebut, konsumsi rumah tangga—yang berkontribusi lebih dari setengah total pertumbuhan ekonomi—cenderung meningkat hingga satu triwulan sebelum pemilu, lalu stabil dengan sedikit penurunan. Pengeluaran pemerintah, terutama kegiatan pemerintah pusat, cenderung melambat pada triwulan sebelum pemilu dan kemudian meningkat, baik secara nominal maupun riil.

Untuk investasi langsung asing (FDI), komitmen FDI baru disebut cenderung menurun menjelang pemilu dan dalam satu triwulan setelahnya, mencerminkan kehati-hatian terhadap hasil pemilu dan dampaknya pada regulasi, reformasi, serta iklim bisnis. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga disebut cenderung melemah menjelang pemilu, lalu bertahan dan berbalik menguat setelah pemilu.

Temuan kajian lain: uang beredar, investasi, dan IHSG

Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat (RPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam laporan kuartal volume 1 tahun 2014 memaparkan pengaruh kontestasi pilpres terhadap sejumlah indikator. Pemilu disebut meningkatkan uang beredar selama kuartal menjelang dan saat pemilu, namun bernilai negatif pada periode pascapemilu.

Untuk investasi, pemilu berdampak pada kuartal saat pemilu berlangsung, tetapi turun pada periode sebelum pemilu dan kembali meningkat pascapemilu. Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pemilu disebut berpengaruh negatif pada bulan sebelum dan saat pemilu berlangsung, lalu indeks kembali meningkat satu bulan setelah pemilu. Dari sisi konsumsi, pemilu berpengaruh pada peningkatan konsumsi pada periode kuartal berjalan, tetapi cenderung turun sebelum dan pascapemilu.

Efek positif yang singkat dan kebutuhan kebijakan lanjutan

Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa pemilu dapat mengakselerasi perputaran ekonomi melalui belanja, konsumsi, dan aktivitas produksi yang meningkat. Namun, dampak positif itu dinilai cenderung berlangsung singkat. Karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari para tokoh terpilih agar akselerasi ekonomi dapat dijaga tetap stabil dan meningkat secara berkesinambungan.