Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya memukul perekonomian kedua negara, tetapi juga menimbulkan efek lanjutan bagi negara lain, termasuk Indonesia. Dampak yang dirasakan antara lain kenaikan harga sejumlah komoditas serta gangguan pasokan, yang pada akhirnya ikut membebani keuangan negara.
Seiring naiknya harga komoditas, pemerintah berpotensi menanggung pembengkakan subsidi, terutama pada komoditas energi seperti minyak. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh konflik tersebut terhadap daya beli masyarakat Indonesia.
APBN 2022 dinilai fleksibel, pemerintah diminta mengatur penyesuaian harga
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai APBN 2022 cenderung fleksibel. Menurutnya, fleksibilitas ini penting apabila konflik Rusia-Ukraina terus berlanjut dan mendorong kenaikan harga, termasuk harga BBM, secara berkelanjutan.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu mendorong price adjustment untuk membatasi dampak terhadap kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Ia menekankan agar dampak kenaikan harga lebih diprioritaskan ke komoditas non-subsidi, sehingga daya beli masyarakat menengah ke bawah tidak terganggu.
Jika harga BBM naik, bansos dinilai perlu disiapkan
Josua menyebut, apabila pemerintah pada akhirnya perlu menaikkan harga BBM tertentu seperti Pertalite, maka diperlukan kesiapan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk menopang pemulihan konsumsi masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah masih mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini sekitar Rp455 triliun, yang dinilai dapat membantu mendorong pemulihan dari sisi daya beli.
Harga pangan dan momentum Ramadhan berpotensi menekan konsumsi
Selain minyak, kenaikan harga gandum dan produk pertanian lain juga perlu diperhitungkan, meski disebut tidak berdampak signifikan. Namun, ia mengingatkan adanya kelangkaan minyak goreng dan beberapa kebutuhan pokok lainnya, ditambah momentum menjelang bulan Ramadhan.
Menurutnya, kombinasi faktor tersebut berpotensi mengganggu daya beli masyarakat dan pada akhirnya dapat menghambat pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini, baik melalui jalur komoditas maupun perdagangan.
Josua menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai strategi untuk membatasi dampak, terutama jika penyesuaian harga BBM tidak dapat dihindari.
