Dunia usaha mengapresiasi rekomendasi penghematan energi yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Situasi memanas setelah Iran memblokade Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang mengangkut sekitar 13 juta barel minyak per hari atau setara 31% pengiriman minyak mentah global melalui laut. Gangguan pada rute vital ini dinilai berisiko memicu volatilitas signifikan di pasar minyak dunia.
Sejak awal tahun, harga minyak dunia dilaporkan telah naik sekitar 20%. Sejumlah organisasi memperkirakan harga dapat menembus US$120–140 per barel apabila pasokan terus terdampak. Ekonomi Asia, terutama Asia Tenggara, diperkirakan menerima dampak besar mengingat tingginya ketergantungan impor energi dari Timur Tengah.
Di Vietnam, permintaan produk minyak bumi pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 28,6 juta meter kubik/ton. Meski memiliki dua kilang minyak, Nghi Son dan Binh Son, pasokan masih sebagian bergantung pada impor. Karena itu, fluktuasi pasar energi internasional berpotensi langsung memengaruhi biaya produksi, transportasi, dan aktivitas ekonomi lain.
Merespons perkembangan tersebut, selain mengelola pasokan secara fleksibel, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan merekomendasikan masyarakat dan pelaku usaha menggunakan energi secara efisien, menghindari penimbunan bensin dan solar, serta mendorong model kerja jarak jauh atau fleksibel bila memungkinkan. Pelaku usaha juga diminta mengoptimalkan logistik melalui pengaturan rute transportasi secara rasional, memastikan kapasitas muat yang sesuai, mengurangi perjalanan kendaraan kosong, serta berinvestasi pada teknologi hemat energi.
Direktur Pemasaran Perusahaan Perjalanan BestPrice, Bui Thanh Tu, menilai rekomendasi kementerian tersebut tepat waktu dalam konteks fluktuasi yang sulit diprediksi. Menurutnya, dorongan agar perusahaan proaktif menghemat bahan bakar, mengoptimalkan operasi, dan menyiapkan rencana kerja fleksibel dapat membantu menekan tekanan biaya sekaligus berkontribusi pada stabilitas pasokan produk minyak bumi bila pasar internasional terus bergejolak.
Ia juga melihat situasi ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk meninjau ulang proses operasional dan meningkatkan efisiensi energi. “Ketika harga bahan bakar berisiko naik, meninjau operasi secara proaktif dan menyesuaikan model operasional akan membantu bisnis beradaptasi lebih baik terhadap fluktuasi pasar,” kata Bui Thanh Tu.
Sejumlah pelaku usaha menyebut rekomendasi tersebut bersifat membimbing dan membantu mereka menyusun skenario respons awal, terutama bagi sektor dengan konsumsi bahan bakar tinggi seperti pariwisata, logistik, transportasi, dan pertanian. Menindaklanjuti arahan tersebut, beberapa perusahaan mulai merancang langkah konkret untuk mengurangi konsumsi bahan bakar tanpa mengganggu stabilitas operasional.
Di BestPrice Travel Company, perusahaan berencana menerapkan langkah praktis untuk menghemat bahan bakar pada periode berisiko naiknya harga energi. Perusahaan mendorong karyawan memprioritaskan transportasi umum, kendaraan listrik, atau sepeda untuk perjalanan ke kantor maupun aktivitas harian. Selain itu, perusahaan meninjau rencana kerja dan jadwal perjalanan antardepartemen guna membatasi perjalanan yang tidak perlu. Menurut Bui Thanh Tu, pengoptimalan jadwal perjalanan dapat membantu penghematan bahan bakar dan menekan biaya operasional.
“Solusi-solusi ini tidak hanya membantu mengurangi biaya langsung tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kebiasaan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di dalam bisnis,” ujarnya.
Di sektor pertanian, Direktur Koperasi Hijau Hanoi, Ba Thi Nguyet Thu, juga menilai rekomendasi kementerian relevan dengan kebutuhan unit produksi. Ia menyebut biaya bahan bakar berdampak langsung pada transportasi produk pertanian, logistik, pengoperasian mesin, serta manajemen rantai pasok.
Menurutnya, penerbitan rekomendasi lebih awal terkait penghematan energi, optimalisasi operasional, dan penerapan kerja jarak jauh memberi dasar lebih kuat bagi perusahaan maupun koperasi untuk menyusun rencana adaptasi dan menekan risiko biaya produksi. Bagi ekonomi kolektif seperti koperasi, pedoman ini juga dinilai mendorong transisi ke model produksi ramah lingkungan, hemat energi, serta memperluas penerapan teknologi digital, yang dianggap penting untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Vietnam.
Untuk mengantisipasi risiko pasar energi, Koperasi Hijau Hanoi telah menerapkan sejumlah langkah, termasuk meninjau rute pengangkutan produk pertanian dan bahan baku serta memperkuat koordinasi dengan unit afiliasi untuk mengonsolidasikan pesanan transportasi. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi jumlah perjalanan truk dan menekan biaya bahan bakar.
Koperasi tersebut juga mendorong transformasi digital dalam manajemen dan penjualan. Penggunaan platform daring untuk terhubung dengan pelanggan, mitra, dan sistem distribusi diklaim dapat mengurangi perjalanan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sejumlah bagian administrasi dan komunikasi pun diatur bekerja fleksibel dengan menggabungkan layanan tatap muka dan daring untuk menekan biaya operasional. Selain itu, koperasi memprioritaskan rencana pengolahan mendalam di area bahan baku guna meningkatkan nilai produk sekaligus mengurangi biaya pengangkutan bahan baku.
Langkah penghematan energi juga dilakukan di negara lain. Di Thailand, Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul menginstruksikan lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara untuk bekerja dari rumah serta menangguhkan sementara perjalanan bisnis ke luar negeri sebagai bagian dari upaya meredam dampak konflik Timur Tengah terhadap harga bahan bakar.
Di Filipina, sejumlah pemerintah daerah di wilayah Metro Manila mulai menerapkan pekan kerja empat hari untuk menghemat energi di tengah kenaikan harga bahan bakar yang menekan biaya operasional sektor publik.
Sementara itu, Bangladesh mengambil langkah lebih tegas dengan menutup seluruh universitas dan memajukan libur Idul Fitri bagi mahasiswa untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar. Menurut pejabat setempat, kampus mengonsumsi listrik besar untuk asrama, ruang kelas, laboratorium, dan pendingin udara sehingga penghentian sementara operasional diharapkan mengurangi tekanan pada jaringan listrik nasional.
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan upaya negara dan pelaku usaha beradaptasi terhadap risiko energi global. Di Vietnam, respons proaktif dunia usaha yang didukung rekomendasi kementerian diharapkan membantu menjaga stabilitas pasar, mengurangi tekanan biaya, dan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien serta berkelanjutan.

