Pemerintah menegaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga dalam APBN 2025, meski kebijakan efisiensi anggaran tengah digalakkan. Ketentuan porsi 20% anggaran pendidikan merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dijalankan sejak 2009.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan efisiensi anggaran tidak menghilangkan pendanaan untuk program-program pendidikan yang dinilai penting, termasuk beasiswa dan tunjangan. “Di dalam proses efisiensi anggaran, kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pemberian beasiswa KIP Kuliah, PIP, tukin dosen, dan yang lainnya tetap dianggarkan sehingga kita berharap bahwa dunia pendidikan Indonesia akan terus meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dalam konteks anggaran APBN, efisiensi anggaran akan tetap memperhatikan 20% anggaran pendidikan di dalam APBN kita,” ujarnya.
Dalam APBN 2025, anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp724,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp297,2 triliun disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat. Anggaran ini antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi 477,7 ribu guru non-PNS.
Selain itu, Rp347,09 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah. Dana ini digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, TPG bagi 1,5 juta guru Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.
Pemerintah juga menganggarkan Rp80 triliun anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Pos ini mencakup pendanaan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 49.971 orang (kumulatif), beasiswa gelar dan non-gelar kerja sama dengan Kemendikbudristek dan Kemenag, serta pendanaan riset. Hingga 28 Februari 2025, realisasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp76,4 triliun atau 10,6% dari pagu.
Pemerintah menyatakan pemanfaatan anggaran pendidikan diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, termasuk perluasan beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah, penguatan pendidikan vokasi, pelaksanaan Program Kartu Prakerja, perubahan penyaluran BOS secara langsung, serta pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan.
Pada 2025, penggunaan anggaran pendidikan juga dikaitkan dengan target peningkatan daya saing sumber daya manusia guna menjawab tantangan pembangunan bidang pendidikan serta mendukung Visi Indonesia Maju 2045. Suahasil menyebut sejumlah program unggulan disiapkan di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk renovasi dan revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, penguatan Sekolah Taruna Nusantara, serta pengembangan Sekolah Rakyat. “Beberapa program unggulan dijalankan di beberapa kementerian dan lembaga, termasuk renovasi dan revitalisasi sekolah. Kita juga akan membangun sekolah-sekolah unggulan, melakukan penguatan terhadap Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat, serta berbagai program lain yang sedang disiapkan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian pada program makan bergizi bagi anak sekolah dan digitalisasi pembelajaran. “Pemerintah juga mendukung program makanan bergizi bagi anak sekolah yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan. Digitalisasi pembelajaran juga sedang didesain oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan,” ujar Suahasil.
Terkait Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membahas program tersebut dalam rapat terbatas pada 24 Maret 2025. Program ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah, dengan dukungan pemerintah pusat termasuk penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat akan membantu aspek guru, termasuk rekrutmen, serta komunikasi dengan pemerintah daerah. “Sekolah Rakyat dibangunkan oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu mengenai masalah guru, rekrutmen gurunya, kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53, terus ada lagi yang sudah usul 184,” kata Tito sebagaimana diberitakan situs Sekretariat Kabinet.
Menurut Tito, pemerintah daerah menunjukkan antusiasme terhadap program tersebut. Disebutkan ada 184 pemerintah daerah yang telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dengan kesiapan lahan. Pemerintah menempatkan program ini sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke berbagai wilayah.
