Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tercatat mencapai 5,47 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen. Capaian tersebut juga disebut melampaui rata-rata nasional.
Data itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (9/3/2026), yang digelar secara luring dan daring.
Selain pertumbuhan ekonomi, Imam memaparkan tingkat pengangguran terbuka di Jember berada di angka 3,07 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran Jawa Timur yang mencapai 3,71 persen maupun angka nasional yang berada di kisaran 4,74 persen.
“Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan sudah mulai berdampak terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Imam.
Meski demikian, ia menilai masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember yang saat ini berada di angka 71,57 serta persoalan stunting yang dinilai masih memerlukan penanganan serius.
Menurut Imam, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi. Ia menyebut faktor pendidikan, kesiapan keluarga, serta fenomena pernikahan usia dini turut memengaruhi.
Dalam forum yang sama, isu kemiskinan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Jember. Bupati Jember Muhammad Fawait SE, MSc menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong munculnya sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Fokus utama pembangunan daerah periode 2026 hingga 2027 adalah menekan angka kemiskinan secara signifikan. Pemerintah daerah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja dengan memanfaatkan data terpadu dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Fawait.
Menurut bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu, program pengentasan kemiskinan perlu berbasis data agar tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat pada kategori desil satu hingga desil empat. Ia menyebut data akurat akan membantu penyaluran program bantuan maupun pemberdayaan masyarakat secara lebih terarah.
Selain strategi pengentasan kemiskinan, Pemkab Jember juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) untuk menyerap aspirasi warga sekaligus melihat kondisi riil di lapangan.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Jember melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
“Kita ingin masyarakat menyampaikan langsung apa yang mereka butuhkan. Pemerintah hadir untuk mendengar dan memastikan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan warga,” kata Gus Fawait.
