Pangandaran—Gubernur Jawa Barat KDM mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerapkan efisiensi dan restrukturisasi fiskal untuk mengatasi beban utang daerah. Arahan itu disampaikan saat peringatan milangkala Kabupaten Pangandaran, bersamaan dengan pemaparan sejumlah isu strategis pembangunan dan pengelolaan keuangan.
Dalam agenda tersebut, Subarman selaku perwakilan konsultan pengawas PT Anugrah SI Perkasa yang bekerja sama dengan PT Profil Studio Ads menjelaskan progres pekerjaan penanganan jalan sepanjang 7.040 meter dengan lebar rata-rata 7 meter. Pekerjaan dimulai dari penanganan drainase, penggalian menggunakan ekskavator, perapihan, hingga pembangunan lantai kerja menggunakan beton mutu FC1 (LC). Menurutnya, proyek ini ditujukan agar infrastruktur jalan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga sekitar.
Menanggapi isu utang Pangandaran, KDM menegaskan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah tidak dipotong, melainkan ditunda, karena hak tersebut dilindungi undang-undang. Ia menyebut kondisi utang sebagai konsekuensi dari pembangunan besar-besaran pada masa kepala daerah sebelumnya (Penjabat Bupati), yang menyelesaikan pembangunan lima tahun ke depan hanya dalam dua tahun masa jabatan.
KDM menyatakan hasil pembangunan itu tampak pada fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan jalan yang dinilai lebih representatif, namun meninggalkan beban keuangan. Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti “ngalising” atau mencicil mobil, di mana setiap pembangunan memiliki konsekuensi finansial yang harus ditanggung.
Untuk merespons kondisi tersebut, KDM menyarankan restrukturisasi pembiayaan dan penyesuaian fiskal agar fokus anggaran dapat dialihkan untuk pelunasan utang, mengingat sebagian besar pembangunan fisik disebut sudah rampung.
Ia juga menyampaikan bahwa anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari Rp37 triliun menjadi Rp31 triliun. Meski demikian, Pemprov Jabar tetap menyatakan komitmen membantu Pangandaran melalui Bantuan Provinsi sebesar Rp50 miliar, dengan ketentuan dana itu digunakan khusus untuk membayar utang dan bukan untuk proyek pembangunan jalan baru.
Sejalan dengan upaya efisiensi, KDM mengatakan Pemprov Jabar menerapkan penghematan biaya operasional. “Kami mematikan lampu di ruang gubernur, menata ulang jadwal kerja pegawai, dan fokus pada efisiensi,” ujarnya. Kebijakan ini, menurutnya, dilakukan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran demi mendukung pembangunan dan keberlanjutan fiskal daerah.
Dalam kesempatan yang sama, KDM menyampaikan visinya menjadikan Pangandaran sebagai ikon wisata baru Jawa Barat. Ia menyebut infrastruktur menuju Pangandaran, termasuk akses jalan dari Ciamis, Majalengka, Kuningan, Subang, Karawang, hingga Bekasi, telah dibangun untuk memudahkan wisatawan.
Ke depan, ia juga berencana mendorong pembangunan jalur kereta api hingga ke Pangandaran guna memperkuat konektivitas. Selain itu, KDM menilai Pangandaran memiliki karakter budaya dan kesenian yang mirip dengan Bali. Karena itu, ia mendorong agar karakter seni khas Pangandaran diterapkan dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari desain bangunan, trotoar, hingga tata ruang publik. “Yang membedakan Bali dan Pangandaran adalah karakter seninya. Maka seni harus menjadi identitas,” tegasnya.
KDM turut mengingatkan pentingnya menjaga citra daerah serta tata kelola keuangan yang baik agar kepercayaan publik tetap terjaga dan tidak menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk menunda dana transfer.
Menutup sambutannya, KDM menyampaikan pesan agar penurunan kondisi keuangan tidak memadamkan semangat. “Meskipun uang berkurang, harapan tidak boleh pupus. Kadang kemajuan justru lahir dari keadaan yang sedih dan prihatin,” ujarnya. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan tahun mendatang sebagai “tahun puasa”, yakni masa menahan diri dari pengeluaran berlebihan demi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan mandiri.
