BERITA TERKINI
Gubernur Riau Soroti Tata Kelola Migas, Minta Kontribusi Lebih Besar bagi Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Riau Soroti Tata Kelola Migas, Minta Kontribusi Lebih Besar bagi Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Riau Abdul Wahid menilai pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas) diperlukan agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lebih optimal. Ia meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Riau, mengingat beban fiskal daerah yang dinilai cukup berat.

Permintaan itu disampaikan Abdul Wahid dalam pertemuan bersama jajaran Direksi PHR dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) wilayah Sumatera Bagian Utara di Kantor PHR, Gedung RDTX Place, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Dalam rilis pers yang diterima Senin (20/10/2025), ia menekankan bahwa migas merupakan salah satu kekayaan Riau yang diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Abdul Wahid, migas memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi Riau, namun kontribusinya saat ini dinilai belum sebesar potensi yang ada. Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Riau ditopang sejumlah sektor utama, terutama kelapa sawit, hutan tanaman industri, serta migas, di samping sektor jasa dan perdagangan yang juga berkontribusi signifikan.

Abdul Wahid mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 4,59 persen. Ia menyebut, tanpa sektor migas, ekonomi Riau bahkan bisa tumbuh hingga 5,6 persen.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Wahid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal serta memperkuat transparansi data investasi dan produksi migas. Ia berharap investasi di sektor migas memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal, termasuk melalui kemitraan dengan perusahaan daerah dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Ia juga menyatakan memahami beban target lifting dan kebutuhan investasi yang dijalankan pengelola migas. Namun, ia meminta keterbukaan terkait nilai investasi dan hasil yang diperoleh, termasuk transparansi pembagian participating interest (PI) sebesar 10 persen yang dinilai belum optimal. Abdul Wahid menekankan perlunya pelibatan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan dan progres investasi.

Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menyampaikan bahwa perusahaan terus berupaya menjaga kinerja produksi di tengah tantangan biaya investasi dan fluktuasi harga minyak global. Ia juga menegaskan komitmen PHR untuk memperluas kerja sama dengan pelaku usaha lokal.

Sementara itu, perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, menyambut baik forum tersebut sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR. Ia berharap kolaborasi itu dapat mempercepat proses eksplorasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan dialog mengenai optimalisasi peran sektor migas di Riau, termasuk usulan penyesuaian kontrak kerja sama agar lebih adaptif dan berkeadilan bagi daerah.