Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah akan melakukan “pembersihan” terhadap pihak-pihak yang dinilai bermasalah di birokrasi maupun sektor swasta. Ia menyebut langkah itu mencakup pencopotan pejabat serta penjatuhan denda besar kepada perusahaan.
“Sekarang tinggal soal membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Beberapa pejabat akan dicopot, dan denda besar (kepada perusahaan, red) akan dijatuhkan,” kata Hashim dalam forum bertajuk China Conference Southeast Asia di St. Regis Jakarta, Selasa (10 Februari 2026) malam, yang juga disiarkan secara daring.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menanggapi pengunduran diri pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terjadi baru-baru ini. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.
Menurut Hashim, momentum pembersihan itu sudah dimulai dan akan berlanjut. Ia menyebut tidak menutup kemungkinan lebih banyak kepala lembaga dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum dan inefisiensi.
Sektor lingkungan menjadi salah satu sorotan utama. Hashim mengatakan pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena dinilai terlibat kerusakan lingkungan yang berdampak pada ribuan korban jiwa. Ia menyebut data yang menjadi dasar tindakan tersebut berasal dari fotografi satelit, pemantauan drone, dan investigasi lapangan.
Hashim menambahkan, pemerintah tetap mengambil tindakan tegas meski beberapa perusahaan disebut memiliki koneksi dengan elit politik dan ekonomi. “Data yang digunakan sangat akurat,” ujarnya.
