Rencana pemerintah untuk mengonversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik dinilai berisiko gagal dan berpotensi membebani keuangan negara. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai program tersebut juga tidak efektif untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap BBM.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, salah satu faktor penentu keberhasilan program konversi adalah ketersediaan bengkel yang tersertifikasi. Dengan asumsi bengkel yang memiliki dua hingga tiga mekanik terlatih mampu melakukan konversi sekitar 900–1.500 unit per tahun, ia memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 16.000–27.000 bengkel konversi tersertifikasi di seluruh wilayah.
Namun, menurut Fabby, ketersediaan bengkel konversi saat ini belum memadai, baik dari sisi jumlah maupun persebaran. Ia menyebut hingga akhir 2025 hanya terdapat 39 bengkel konversi yang tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan, dan sebagian besar berlokasi di Jakarta, Bogor, Bandung, serta Bali.
Dari sisi biaya, Fabby memperkirakan ongkos konversi satu unit motor berada pada kisaran Rp 12–16 juta, bergantung pada kapasitas mesin, baterai, dan kelengkapan lainnya. Ia menilai total biaya tersebut tidak sepadan jika dibandingkan dengan harga motor baru, terlebih dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan konversi.
Pemerintah, kata dia, memiliki opsi memberikan subsidi biaya konversi motor BBM ke listrik untuk menarik minat masyarakat. Menurut Fabby, jika keputusan konversi sepenuhnya diserahkan kepada pemilik motor, masyarakat cenderung tidak akan melakukannya karena biaya yang tinggi.
Fabby menjelaskan, program konversi motor menjadi kendaraan listrik bukan hal baru karena merupakan kelanjutan dari kebijakan pada era pemerintahan sebelumnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan target konversi 120 juta unit sebagai bagian dari upaya mencapai net-zero emission dan menghemat subsidi BBM yang meningkat seiring kenaikan harga minyak setelah serangan Rusia ke Ukraina pada 2022.
Pada periode tersebut, pemerintah menargetkan konversi 50.000 unit pada 2023 dan 150.000 unit pada 2024, dengan subsidi Rp 7 juta per unit yang kemudian dinaikkan menjadi Rp 10 juta per unit. Namun, Fabby menyatakan target itu tidak tercapai. Realisasi konversi pada 2023 disebut hanya sekitar 1.000 unit, sementara revisi target 2024 menjadi 50.000 unit juga dinilai tidak terpenuhi.
IESR menilai capaian tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ESDM, disertai pembenahan melalui penguatan ekosistem konversi motor listrik. Pembenahan yang dimaksud meliputi ketersediaan bengkel konversi, proses sertifikasi kendaraan listrik yang cepat dan murah, rantai pasok motor dan baterai, standar motor hasil konversi, hingga peningkatan minat serta partisipasi masyarakat.
Karena itu, IESR mengusulkan pemerintah menyusun ulang rencana dan menetapkan target yang lebih terukur sesuai perkembangan ekosistem konversi dan kemampuan anggaran negara. Fabby menyarankan konversi diprioritaskan di wilayah dengan biaya logistik BBM tinggi dan jangkauan pasokan terbatas untuk menjaga mobilitas sekaligus memitigasi risiko kelangkaan.
Ia juga mendorong implementasi awal melalui kebijakan mandatori konversi untuk kendaraan dinas dan operasional pemerintah, serta kendaraan aparatur sipil negara (ASN) sebagai contoh bagi publik. Untuk mempercepat terbentuknya ekosistem di daerah, pemerintah dinilai perlu memberi insentif khusus bagi bengkel konversi bersertifikat di tingkat kabupaten dan menyediakan subsidi konversi bagi masyarakat setempat.
Selain itu, IESR mengusulkan agar program konversi difokuskan secara masif pada pengguna sepeda motor dengan intensitas perjalanan tinggi, seperti pengemudi ojek online, kurir logistik, dan pekerja kawasan industri, dengan target 2 juta unit. Segmen ini diperkirakan dapat menghemat penggunaan BBM hingga 800.000 kiloliter per tahun.
IESR juga menyarankan pemerintah meluncurkan program subsidi pembelian atau skema tukar tambah motor listrik melalui produsen (Original Equipment Manufacturer/OEM) yang memenuhi standar ketat terkait kapasitas baterai, jarak tempuh, dan harga yang kompetitif.
