Washington — Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan sedikitnya 12 negara akan mengajukan pinjaman baru untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global dan memperparah gangguan rantai pasok.
Menurut laporan Reuters pada Kamis, 16 April 2026, dampak tersebut turut dirasakan di sejumlah negara Afrika Sub-Sahara. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menilai penutupan Selat Hormuz dapat memperburuk krisis pasokan global.
Georgieva menyampaikan bahwa dampak gangguan pasokan diperkirakan tetap terasa bahkan jika konflik berakhir dalam waktu dekat. Ia menekankan, hambatan pengiriman kapal tanker akan meninggalkan efek lanjutan karena proses distribusi memerlukan waktu.
IMF memperkirakan kebutuhan bantuan global dapat mencapai 20 hingga 50 miliar dolar AS, yang dapat diwujudkan melalui pinjaman baru maupun penambahan program pembiayaan yang sudah berjalan. Meski demikian, IMF belum menyebutkan negara-negara yang telah mengajukan permintaan dan memperkirakan jumlahnya dapat terus bertambah.
IMF juga menyoroti negara-negara Asia sebagai pihak yang dinilai paling terdampak, mengingat ketergantungan kawasan tersebut pada pasokan energi dan bahan baku dari wilayah Teluk. Lembaga itu memperingatkan situasi ini berpotensi menekan ekonomi global dalam beberapa waktu ke depan.
Dalam proyeksi terbarunya, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen pada 2026. Dalam skenario yang lebih buruk, pertumbuhan diperkirakan dapat turun menjadi 2,5 persen, dan pada kondisi terparah bisa merosot hingga 2 persen serta mendekati resesi dunia.
Di tengah ketidakpastian tersebut, IMF menyarankan negara-negara melakukan penghematan energi. IMF juga mengingatkan agar pemerintah menghindari subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bersifat luas karena dinilai dapat memperburuk inflasi.
Selain itu, bank sentral diminta tetap waspada terhadap risiko inflasi, meskipun tidak perlu terburu-buru memperketat kebijakan moneter. IMF turut memperingatkan gangguan pasokan pupuk dapat memperburuk krisis pangan global, dengan negara berpendapatan rendah disebut sebagai kelompok paling rentan karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.
