Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan sedikitnya 12 negara tengah bersiap mengajukan pinjaman baru untuk meredam dampak lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasokan yang dipicu perang di Timur Tengah. IMF menilai situasi ini mencerminkan tekanan krisis global yang kian dalam, terutama bagi negara berkembang.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan permintaan bantuan keuangan berpotensi meningkat signifikan. Ia memperkirakan kebutuhan dukungan baru dapat mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar, atau setara Rp340 triliun hingga Rp850 triliun dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS.
Menurut Georgieva, gangguan akibat perang bisa memicu permintaan dukungan keuangan baru dalam jumlah besar, baik dalam bentuk pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan. Ia menyebut sebagian negara di Afrika sub-Sahara telah mulai mencari bantuan. Namun, IMF belum membahas tambahan program pinjaman untuk Mesir yang saat ini memiliki fasilitas senilai US$8 miliar atau sekitar Rp136 triliun.
Kepala Strategi IMF Christian Mummsen menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat. Ia menyatakan jumlah negara yang meminta bantuan kemungkinan bertambah lebih dari selusin.
IMF juga memperingatkan dampak perang tidak akan mereda dalam waktu dekat, bahkan jika konflik berakhir cepat. Salah satu risiko yang disorot adalah terganggunya jalur distribusi energi, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz. Georgieva menekankan bahwa distribusi energi global bergerak lambat, sehingga tekanan dapat berlanjut. Ia mencontohkan kapal tanker bisa membutuhkan waktu hingga 40 hari untuk mencapai tujuan.
IMF menilai negara-negara Asia termasuk yang paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor minyak, gas, dan pupuk dari kawasan Teluk. Dalam skenario dasar, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,1% pada 2026. Namun dalam skenario yang lebih buruk, pertumbuhan dapat melambat menjadi 2,5% dengan harga minyak mencapai US$100 per barel, atau sekitar Rp1,7 juta per barel. Dalam skenario krisis parah akibat konflik berkepanjangan, pertumbuhan global bahkan dapat turun hingga 2%, mendekati ambang resesi.
Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyebut kondisi saat ini mulai bergeser ke arah skenario yang lebih pesimistis dibandingkan proyeksi awal.
Di sisi kebijakan, IMF mengingatkan pemerintah agar tidak merespons krisis energi dengan subsidi besar-besaran karena dinilai dapat memperparah inflasi. Direktur Urusan Fiskal IMF Rodrigo Valdes mengatakan upaya mengatasi guncangan pasokan dengan menopang permintaan berisiko menghasilkan inflasi yang lebih tinggi.
IMF mendorong pemerintah menyalurkan bantuan tunai yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan. IMF juga meminta bank sentral tetap siaga terhadap potensi lonjakan inflasi tanpa terburu-buru mengetatkan kebijakan moneter. Georgieva menyarankan bank sentral yang memiliki kredibilitas tinggi untuk memberi sinyal komitmen menjaga stabilitas harga, namun tetap menunggu perkembangan situasi. Sementara itu, bank sentral dengan kredibilitas lebih rendah dinilai mungkin perlu bertindak lebih agresif. Mummsen menambahkan tekanan juga mulai terasa di pasar negara berkembang, seiring biaya pinjaman yang semakin mahal.
Krisis turut merembet ke sektor pangan. Gangguan pasokan pupuk diperkirakan dapat menambah hingga 45 juta orang ke dalam kelompok rawan pangan global. IMF mencatat negara berpenghasilan rendah paling terpukul karena porsi pengeluaran untuk makanan mencapai 36% dari total konsumsi, jauh di atas negara maju yang sekitar 9%.
Di tengah situasi tersebut, 11 negara menyerukan dukungan ekonomi darurat yang terkoordinasi. Para menteri keuangan dari Australia, Finlandia, Irlandia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Spanyol, Swedia, dan Inggris Raya meminta IMF serta Bank Dunia menawarkan dukungan darurat yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan memanfaatkan fleksibilitas perangkat yang tersedia.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pemerintah Inggris, kelompok negara itu memperingatkan bahwa eskalasi konflik, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz, dapat menimbulkan risiko besar bagi keamanan energi global, rantai pasokan, serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Mereka juga menilai dampak ekonomi tetap akan terasa meski konflik mereda, terutama terhadap pertumbuhan, inflasi, dan pasar.
Pernyataan tersebut turut menegaskan dukungan terhadap Ukraina serta komitmen mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves juga menyatakan kesiapan negaranya membantu menjaga kelancaran jalur energi global. Ia mengatakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron akan membahas upaya menjaga navigasi di Selat Hormuz, termasuk saat terdapat gencatan senjata yang tepat.
Dengan ketidakpastian global yang meningkat, IMF dan sejumlah negara mendorong respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi untuk menahan dampak krisis yang semakin meluas.
